SumateraLine

Gelar Operasional Bulanan Polda Sumbar, Ini Penekanan Kapolda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLs_BW19Puc_YZSS5JfhffImj6L9yP6qyoO3IoLWFWMiPWsuU0n8Bx84Wp3ZiLlBd3ucc6_qDBxECq0zkh0wPUQE-P8nlqmIkkZIcE3piv3MuTDuKf2xgwp5HNrfwQVWg8NB8iScKpxZ0/s1280/IMG-20201117-WA0005.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLs_BW19Puc_YZSS5JfhffImj6L9yP6qyoO3IoLWFWMiPWsuU0n8Bx84Wp3ZiLlBd3ucc6_qDBxECq0zkh0wPUQE-P8nlqmIkkZIcE3piv3MuTDuKf2xgwp5HNrfwQVWg8NB8iScKpxZ0/s320/IMG-20201117-WA0005.jpg" width="320" /></a></div>Padang-sumatraline.com - Polda Sumatera Barat melakukan Gelar Operasional (GO) Bulanan untuk bulan Oktober 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ballroom Hotel Balcone Kota Bukittinggi, Senin (16/11) siang.Kegiatan ini dibuka oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH. Dengan dihadiri Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si, Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar.Dalam GO tersebut, Kapolda Sumbar memberikan penekanan dan atensinya kepada seluruh Pejabat Utama dan Kapolres di wilayahnya."Terus melaksanakan kegiatan cipta kondisi (Cipkon) sehingga kondusifitas Kamtibmas terus terpelihara," ucap Irjen Pol Toni.Dikatakan, saat ini masih tersisa waktu untuk resuksi IPKP (Polri) dan IKP (Bawaslu) meliputi kegiatan Kepolisian tanpa menimbulkan gejolak isu Kamtibmas."Tindak lanjut masukan-masukan dari kegiatan GO, serta masalah yang dibahas hari ini seperti penyiapan pola pemberian suara bagi mereka yang terdampak Covid-19," ujarnya.Lanjut Kapolda, agar mengelola anggaran pengamanan Pilkada dengan baik dan benar. Kemudian memastikan pemetaan kriteria TPS Aman, Rawan dengan baik dan sangat rawan, serta tingkatkan sensivitas atas setiap potensi isu yang terdampak terhadap Kamtibmas.Terakhir, jenderal bintang dua tersebut menegaskan agar meminimalisir terhadap pelanggaran oleh anggota Polri, khususnya terkait dengan narkoba karena merupakan perhatian dan atensi Pimpinan Polri.(*)

Gelar Operasional Bulanan Polda Sumbar, Ini Penekanan Kapolda

Padang-sumatraline.com - Polda Sumatera Barat melakukan Gelar Operasional (GO) Bulanan untuk bulan Oktober 2020. Kegiatan tersebut dilaksana...

Baca selengkapnya »

Kapolri Tindak Tegas Anggota yang Lakukan Kesalahan Fatal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig0P4MLj_X7l1uvtKwFksjAOkmD81A44Hkr1VvSytlWTyJ4YrHi1J0B4U9L5Zpl-AK0WzGPYOF5FKPcm63RBAKpnS83G7telKozp3rjok00zQDOlavrw_fd5RdKrUMGoAoSUQWeIgHEsQ/s1280/IMG-20201117-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig0P4MLj_X7l1uvtKwFksjAOkmD81A44Hkr1VvSytlWTyJ4YrHi1J0B4U9L5Zpl-AK0WzGPYOF5FKPcm63RBAKpnS83G7telKozp3rjok00zQDOlavrw_fd5RdKrUMGoAoSUQWeIgHEsQ/s320/IMG-20201117-WA0003.jpg" width="320" /></a></div>www.sumatraline.com,-Kapolri Jenderal Idham Azis bersikap tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan fatal.Sanksi tegas berupa pencopotan pun diberikan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahriadi.Keduanya dianggap telah lalai menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pencopotan dilakukan sesuai dengan telegram bernomor ST/322/XI/Kep/2020 tanggal 16 November tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.“Ada dua kapolda yang enggak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberi sanksi berupa pencopotan, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat,” ujar Argo kepada wartawan, Senin (16/11).Untuk Nana, dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Dia digantikan Irjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya Kapolda Jawa Timur.Lalu Irjen Rudy Sufahriadi dimutasi menjadi Widyaiswara Baharkam Polri.Posisi dia digantikan Irjen Ahmad Dofiri yang sebelumnya Aslog Kapolri.Selain itu, Idham Azis juga memutasi Kapolda Bali Irjen Petrus Golose sebagai perwira tinggi (pati) Bareskrim Polri.Sebagai penggantinya, Idham menunjuk Irjen Putu Jayan Danu Putra yang kini masih menjabat Widyasiwara Utama Sespim Lemdiklat.Kapolda Maluku Irjen Baharudin Djafar dimutasi menjadi Analisis Kebijakan Utama Baharkam Polri.Posisinya digantikan oleh Irjen Refdi Andri yang sebelumnya Koorsahli Kapolri.Kemudian Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta ditunjuk sebagai Kapolda Jatim menggantikan Fadil Imran.Untuk posisi yang ditinggalkan, Idham menunjuk Irjen Rikwanto yang kini masih menjabat Kapolda Maluku Utara.Untuk kekosongan posisi Kapolda Maluku Utara, Idham mempercayakan kepada Irjen Risyapudin Nursin yang sebelumnya Kakorbinmas Baharkam Polri.Nama lainnya yang kebagian mutasi ialah Brigjen Ferdy Sambo yang kini masih menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Dia dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri.Selanjutnya, Irjen Albertus Rachmad Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Lemdiklat, dia diangkat menjadi Kapolda Jambi menggantikan Irjen Firman Shantyabudi yang ditunjuk menjadi Aslog Kapolri.

Kapolri Tindak Tegas Anggota yang Lakukan Kesalahan Fatal

www.sumatraline.com,-Kapolri Jenderal Idham Azis bersikap tegas terhadap anak buahnya yang melakukan kesalahan fatal. Sanksi tegas berupa pe...

Baca selengkapnya »

PT KAI Divre II Tutup Perlintasan Liar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUucyb69Zmfk5NEzphzSZMBqS9oCFoRf3advVmbFlWq7d5d7qhT20QRsrr0z5bYSQC0wF9ZSMCem9q_ytgWIzimWDheMfOR_ldjaubyjJ-b0Hjme6mWxBZefNpxosMFa59EpKnFhsNcCc/s1280/IMG-20201116-WA0008.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="909" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUucyb69Zmfk5NEzphzSZMBqS9oCFoRf3advVmbFlWq7d5d7qhT20QRsrr0z5bYSQC0wF9ZSMCem9q_ytgWIzimWDheMfOR_ldjaubyjJ-b0Hjme6mWxBZefNpxosMFa59EpKnFhsNcCc/s320/IMG-20201116-WA0008.jpg" width="320" /></a></div>Padang-sumatraline.com-  - Naras oleh mobil  di perlintasan liar antara Stasiun Padang dan Stasiun Tabing, pada hari Minggu (15/11), Kepala Humas PT KAI Divre II menyampaikan bahwa lokasi perlintasan liar tersebut telah ditutup pada hari ini, Senin (16/11). "PT KAI Divre II berkoordinasi dengan pihak Dishub dan Kepolisian untuk melaksanakan penutupan perlintasan liar di Km 10 + 2/3 antara Stasiun Padang dan Stasiun Tabing.  Selain di lokasi tersebut, Divre II selama tahun 2020, sudah melaksanakan 26 penutupan perlintasan liar dan akan terus berlanjut. Ditargetkan untuk tahun 2020 ini ada 51 perlintasan liar yang akan ditutup. Adapun total perlintasan liar di Divre II adalah sebanyak 403 perlintasan. Upaya penutupan ini, perlu dukungan dari semua pihak demi keselamatan bersama,"ungkap Rusen.PT KAI Divre II menyampaikan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, operator, dan pengguna jalan memiliki peran masing-masing yang sama pentingnya.Rusen menilai terdapat 3 unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang yaitu dari sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.Di sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang harus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait lainnya secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri  Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan pasal 5 dan 6.Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang yaitu menjadi flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan. Langkah lain selanjutnya yakni dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Yang terakhir peningkatan keselamatan dengan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan disertai dengan pemasangan Perlengkapan Jalan.Peningkatan dan pengelolaan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya seperti Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal ini sesuai dengan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37.Sementara di sisi penegakan hukum, dibutuhkan penindakan bagi setiap pelanggar agar menimbulkan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan. KAI rutin menjalin komunikasi dengan kepolisian setempat agar penegakan hukum diterapkan secara konsisten. Adapun di sisi budaya, perlu ada kesadaran dari setiap pengguna jalan untuk mematuhi seluruh rambu-rambu dan isyarat yang ada saat melalui perlintasan sebidang. Hal ini dikarenakan keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab setiap individu.“Keselamatan di perlintasan sebidang dapat tercipta jika seluruh unsur masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama peduli. Diharapkan kepedulian seluruh stakeholder termasuk para pengguna jalan, mampu menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang,” tutup Rusen. *Humas Divre II Sumatera Barat*

PT KAI Divre II Tutup Perlintasan Liar

Padang-sumatraline.com- - Naras oleh mobil di perlintasan liar antara Stasiun Padang dan Stasiun Tabing, pada hari Minggu (15/11), Kepala ...

Baca selengkapnya »

KABUPATEN ACEH SINGKIL DAPAT DANA INSENTIF DAERAH Rp 25 MILIAR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBsVKQ-YetIUbHlYZkkI561nLhCTyKVyCDIyA6AA9DUYmnrU5w-gOaCcHAdB3oPPMdMfYAmPLUkKw0z3agyUGtcglgua8Vz4xiK_R1QbSihpgcAe9hA8Retvv-pbfbPGy8zed0hiDNph0/s1040/IMG-20201105-WA0039.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBsVKQ-YetIUbHlYZkkI561nLhCTyKVyCDIyA6AA9DUYmnrU5w-gOaCcHAdB3oPPMdMfYAmPLUkKw0z3agyUGtcglgua8Vz4xiK_R1QbSihpgcAe9hA8Retvv-pbfbPGy8zed0hiDNph0/w400-h300/IMG-20201105-WA0039.jpg" width="400" /></a></div> SINGKIL-SL-Aceh Singkil di tahun 2021 untuk pertama kalinya mendapat Dana Insentif daerah (DID) sebesar Rp 25 miliar tahun 2021 mendatang Hal tersebut disampaikan Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dalam rapat paripurna di gedung DPRK Singkil Utara. Menurut Bupati, dana itu diperoleh setelah Aceh Singkil, tiga kali berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK RI perwakilan Aceh serta terpenuhinya sejumlah indikator dasar.senin,(19/10/2020). "Alhamdulillah karena Aceh Singkil, tiga tahun berturut-turut mendapat WTP dan beberapa indikator dasar terpenuhi sehingga tahun 2021 menerima dana insentif daerah," kata Dulmusrid dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang. Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Bupati menyebutkan proyeksi pendapatan. Disebutkan pendapatan 2021 diproyeksikan sebesar Rp 938.301.103.845. Hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 12.417.332 dari tahun ini yang berkisar Rp 938.288.686.513. Pendapatan tersebut bersumber dan PAD sebesar Rp 61.345.932.666, dari transfer Rp 858.744.510.464. Dana transfer pusat itu mengalami lonjakan signifikan dari tahun ini yang berkisar Rp 621.219.752.885. Sayang pos penerimaan dana penyesuian dan otonomi khusus turun dari Rp 94.395.857.081 menjadi Rp 81.816.638.749. Sedangkan pos pendapat lain yang sah diproyeksikan Rp 18.201.660.715. Berikutnya belanja daerah pada APBK 2021 diproyeksikan sebesar Rp 943.301.103.845. Naik sebesar Rp 3.953.950.152 dari tahun ini. Kekurangan belanja ditutupi dari Silpa sebesar Rp 5 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal kepada Bank Aceh Rp 1,5 miliar. "Sehingga APBK 2021 seimbang," ungkap bupati Aceh Singkil Dulmusrid. (PH)

KABUPATEN ACEH SINGKIL DAPAT DANA INSENTIF DAERAH Rp 25 MILIAR

SINGKIL-SL- Aceh Singkil di tahun 2021 untuk pertama kalinya mendapat Dana Insentif daerah (DID) sebesar Rp 25 miliar tahun 2021 mendatang H...

Baca selengkapnya »

RAPAT PARIPURNA DPRK Aceh Singkil TENTANG RANCANGAN APBK 2021

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw-uTqsyoqretthYV5WY7MfvOWdxkL2wVezISPh0q3BJdpNs80X9UaFimJD15yju_LklpFBZEfV5tYgn0gWHLr9sK-5ypAydejv3YKru1Ad8OgAEwMLo9eXS4DIuPdME7Df59vnbWU8nM/s1040/IMG-20201105-WA0039.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjw-uTqsyoqretthYV5WY7MfvOWdxkL2wVezISPh0q3BJdpNs80X9UaFimJD15yju_LklpFBZEfV5tYgn0gWHLr9sK-5ypAydejv3YKru1Ad8OgAEwMLo9eXS4DIuPdME7Df59vnbWU8nM/w400-h300/IMG-20201105-WA0039.jpg" width="400" /></a></div> SINGKIL-SL-DPRK Aceh Singkil, menggelar rapat paripurna laporan Badan Anggaran tentang hasil kesepakatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Rancangan APBK 2021. Paripurna dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang dari partai Golkar serta dihadiri Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, anggota Dewan lainnya dan kepala dinas. Laporan disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran DPRK, Hj Asmawati.  Dalam laporannya Badan Anggaran DPRK Aceh Singkil, menyepakati proyeksi penerimaan tahun 2021 mendatang sekitar Rp 939,3 miliar. Sedangkan proyeksi belanja sekitar Rp 942,8 miliar. Pembiayaan neto sekitar Rp 3,5 miliar sehingga APBK 2021 dalam posisi seimbang.  "SKPK kami minta menyampaikan program sesuai tema pembangunan meningkatkan ekonomi lokal yang berdaya saing," kata Asmawati.  Kemudian ditambahkannya lagi, agar program yang diajukan benar-benar dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan sumber daya manusia tuturnya.(RG)

RAPAT PARIPURNA DPRK Aceh Singkil TENTANG RANCANGAN APBK 2021

SINGKIL-SL -DPRK Aceh Singkil, menggelar rapat paripurna laporan Badan Anggaran tentang hasil kesepakatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran...

Baca selengkapnya »

MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KORUPSI MENDATANGI KANTOR DPRK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3HA-krIjmdt2Z9hImz4wO-KW6OmvRgPb1W_jY8hg1V652y4vBesbEB21qbSh8VHTJnvH2iW9QZAmtVpDo-zllcymv_KfiWtGvvu0TObSFtXpW3ajQVG7mIZuk0yo4f0Mx8vypXCgMjDk/s592/IMG-20201113-WA0068.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="592" height="297" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3HA-krIjmdt2Z9hImz4wO-KW6OmvRgPb1W_jY8hg1V652y4vBesbEB21qbSh8VHTJnvH2iW9QZAmtVpDo-zllcymv_KfiWtGvvu0TObSFtXpW3ajQVG7mIZuk0yo4f0Mx8vypXCgMjDk/w400-h297/IMG-20201113-WA0068.jpg" width="400" /></a></div> SINGKIL-SL-Massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRK Aceh Singkil, Rabu (11/11/2020). Aksi unjuk rasa itu dilengkapi spanduk, berisi tuntutan serta pengeras suara. Peserta demontrasi menyampaikan orasi di depan teras kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Sementara di depannya, personel kepolisian dari Polres Aceh Singkil, bersama Satpol PP berjaga. Dalam orasinya, massa menyatakan menolak anggaran pembelian mobil dinas. "Kami menolak pengadaan mobil dinas, di tengah masih banyak masyarakat miskin," kata Hardinata Simamora, orator unjuk rasa. Selesai orasi, pengunjuk rasa meminta DPRK Aceh Singkil menemui mereka. Sayang, tidak seorang pun yang datang menemui. Begitu juga ketika demostran menunggu, hanya Sekretaris Dewan (Sekwan)  H. Suwan yang menemui.  Dalam pertemuan itu, Hardinata Simamora menyerahkan surat pernyataan bermaterai untuk ditandatangani Ketua DPRK Aceh Singkil. Surat pernyataan tersebut, isinya dewan setuju membatalkan pembelian mobil dinas bupati, wakil bupati, dan ketua DPRK. "Tiga hari kemudian kami akan datang menagih hasilnya, apapun itu," tandas Hardinata. Setelah itu, demonstran bergerak menuju kantor bupati Aceh Singkil di kawasan Pulo Sarok. (RG)

MAHASISWA DAN PEMUDA ANTI KORUPSI MENDATANGI KANTOR DPRK

SINGKIL-SL -Massa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), melakukan aksi unjuk ra...

Baca selengkapnya »

Anggota Dewan Minta Bupati tak Beri Izin Perusahaan Yang Belum Jelas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7txuasOplJ4PttS2TPgUA0ddrJa5xkUGuUG_ETxivyKC_h1orRubSPjoD5-5Au52ohJkvh93gUl_tfyS59ULUf9XnRrwYzoST6UHma1KA_q3cS-snAvWzzGjYiVkrC5ONzI-wvfCBqA/s1040/IMG-20201114-WA0127.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="266" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh7txuasOplJ4PttS2TPgUA0ddrJa5xkUGuUG_ETxivyKC_h1orRubSPjoD5-5Au52ohJkvh93gUl_tfyS59ULUf9XnRrwYzoST6UHma1KA_q3cS-snAvWzzGjYiVkrC5ONzI-wvfCBqA/w354-h266/IMG-20201114-WA0127.jpg" width="354" /></a></div> SINGKIL-SL -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil meminta Bupati Dulmusrid tidak memberikan izin kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.Penolakan izin tersebut tetap harus diberlakukan sebelum syarat penyelesaian permasalahan lahan antara perusahaan dengan masyarakat dituntaskan. Hal itu di sampaikan Al Hidayat, anggota DPRK Aceh Singkil dalam paripurna laporan Banggar terhadap KUA-PPAS APBK Aceh Singkil 2021, Senin (2/11/2020). "Sebelum permasalahan lahan clear and clean, saya minta Bupati Dulmusrid tidak keluarkan izin pengurusan HGU," tukas Al Hidayat. Menurut Al Hidayat, ada perusahaan perkebunan kelapa sawait sedang mengurus perizinan untuk mendapatkan hak guna usaha (HGU). Terkait dengan hal ini, ia menekankan, kepada instansi terkait untuk memastikan dulu tidak ada sengketa peruhsaan itu dengan masyarakat. "Kalau tidak ada sengketa baru keluarkan izinnya. Karena nanti kalau ada masalah, yang didemo pemerintah daerah, bukan perusahaan," tegasnya. Sedangkan anggota DPRK Aceh Singkil lainnya, Fairuz Akhyar meminta Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan TBH Migas dapat dibahas ulang untuk disesuaikan. Ia juga meminta rencana pengadaan tanah ditinjau ulang. "Jika tidak penting belanja tanah ditinjau lagi," tukasnya. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid yang hadir tidak menjawab permintaan anggota DPRK tersebut. Ia hanya mengatakan, pihaknya dengan anggota DPRK memiliki komitmen kuat dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan. Dulmusrid mengajak komitmen dan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif ditingkatkan lagi dengan saling bahu membahu membangun ungkapnya Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil.(RG)

Anggota Dewan Minta Bupati tak Beri Izin Perusahaan Yang Belum Jelas

SINGKIL-SL -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil meminta Bupati Dulmusrid tidak memberikan izin kepada perusahaan ...

Baca selengkapnya »