Lima Puluh Kota, SUMATRALINE - Diskominfo Lima Puluh Kota mengikuti webinar akselerasi program penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan dukungan perguruan tinggi khususnya dimasa covid-19 secara virtual di Aula Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, Kamis, (27/05/2021).
Acara ini juga diikuti oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas secara virtual, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari, Kepala Dinas Komunikasi dan lnformatika, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat bidang Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Lima Puluh Kota, dan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Kabid Ekonomi pada Bapelitbang Flora Prima Shinta, SE, M.Si, M.Sc memaparkan Lokus Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk 10 besar tertinggi. Stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas SDM Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa untuk masa yang akan datang. Tahun 2007 s/d 2020 ditingkat nasional secara berangsur-angsur dapat diturunkan sebanyak 10%, sekarang Pemerintah Pusat membuat target yang fantastis dalam 3 tahun harus bisa diturunkan sebanyak 14%, maka untuk aksi ke II ini akan disusun untuk pemetaan program/ kegiatan intervensi gizi dan sensitif yang akan dituangkan dalam RKPD tahun 2022.
Berkaitan dengan hal tersebut Defriman Djafri, S.K.M., M.K.M., Ph.D, Dekan Fakultas Kesehatam Masyarakat Universitas Andalas menyampaikan bahwa pentingnya memperkuat peran posyandu guna mendukung program pencegahan kekerdilan atau stunting. Posyandu dapat menjadi wahana pertama dan utama untuk meningkatkan edukasi pencegahan stunting.
"Posyandu bisa menjadi sarana yang tepat untuk menyukseskan program pencegahan stunting dengan mengintensifkan pendekatan kepada masyarakat," katanya.
Dengan melakukan berbagai upaya pencegahan stunting maka akan dapat mendukung program SDM unggul.
"Tentu ini akan sesuai dengan program prioritas pemerintah yaitu menciptakan SDM unggul," katanya.
Dr. dr. Afriwardi, Sp. KO sebagai Dekan Fakultas Kedokteran menambahkan bahwa dalam penanggulangan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan semua pihak, setiap keluarga. Dalam jangka panjang, stunting berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi, baik skala mikro semata dalam keluarga maupun skala makro, dalam hal ini anggaran belanja kesehatan nasional.
Karena itu upaya percepatan perbaikan gizi membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan, akademisi, organisasi profesi, media massa, dunia usaha/mitra pembangunan, dan masyarakat secara keseluruhan.
Diharapkan kerjasama ini berhasil mencapai satu tujuan utama yaitu perbaikan generasi masa depan yang sehat dan produktif dan memiliki daya saing. Dimulai dari pemenuhan gizi yang baik selama 1000 HPK anak hingga menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
Kepala Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, dr. Hj. Tien Septino, M.Kes menjelaskan bahwa Tahun 2020 s/d 2024 Lima Puluh Kota menjadi salah satu lokus stunting, karena tingginya angka sebesar 40,1 %, Nomor 3 tertinggi di Sumbar.
"Sangat mengkhawatirkan dan diperlukan peran pemerintah daerah ke indeks pembangunan, sesuai RPJMD Lima Puluh Kota madani berdasarkan adat basandi syarak syarak basandi kitabulah, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satu indikator keberhasilannya menurunkan angka stunting melalui sinergitas antar OPD berperan bersama.", kata Dr. Tien.
Sambungnya beberapa fokus kita adalah 1. perilaku masyarakat untuk hidup sehat, 2. posyandu berjalan tanpa masalah dalam kondisi pandemi, 3. lokasi nagari pengabdian dosen jika tidak bertepatan dengan lokus stunting.
Kepala DPMDN, Drs. A. Zuhdi Pramana mengataka pengalaman tahun lalu lokasi KKN, 10 nagari lokus stunting, tetapi karena kondisi KKn daring dan kebetulan tidak ada mahasiswa yg berasal dari nagari tersebut maka tidak bisa kegiatan berjalan sebagaimnana diharapkan.
Dr. denas Symond mengatakan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengabdian dosen kepada masyarakat , 5 dosen di 5 lokasi Baruah Gunuang, Kapur IX, Koto Tinggi, Pangkalan, dan Danguang-Danguanh. Kegiatan KKN pada bulan Juli, kita akan berkoordinasi dengan perguruan tinggi lain di Sumbar.
Dilanjutkan Kepala DP2KBP3A menyampaikam usulan kami menyarankan usia pernikahan minimal perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun agar mereka lebih dewasa dan mencegah timbul masalah stunting. DP2KBP3A memiliki program pendekatan ketahanan keluarga.
Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Lima Puluh Kota, Nuzul Firman, S.IP, M.Si menyampaikan bahwa Diskominfo memberi dukungan dalam bentuk publikasi kegiatan, baik media sosial dan website pemda maupun swasta yang bekerjasama. Kemudian bahan informasi yang akan dapat disebarluaskan bagi masyarakat.
0 komentar:
Posting Komentar