Layanan SAYANG AMAKKU Dilaunching, Masyarakat Tak Perlu Enggan Datang Ke Kantor DPRD Payakumbuh

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJ2PRqILFxQ91XEO5AXs3vmGsbW8xmC3Bm-pXCzXUEmvvJ9ysLXJxWOcj5lXABVElAIB1fmVvef5oxtS9ZadYwCjwK17H8owTn2j0vsdOaK-pkMw_0YP8n6Jb_UI7HH06bJkv4J9fkh_L/s1280/842A9486-6C36-48AF-80F6-8446398290EE.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="1280" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeJ2PRqILFxQ91XEO5AXs3vmGsbW8xmC3Bm-pXCzXUEmvvJ9ysLXJxWOcj5lXABVElAIB1fmVvef5oxtS9ZadYwCjwK17H8owTn2j0vsdOaK-pkMw_0YP8n6Jb_UI7HH06bJkv4J9fkh_L/s320/842A9486-6C36-48AF-80F6-8446398290EE.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE --- </b>Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh melaunching program inovatif bernama SAYANG AMAKKU (SArana laYAnan peNGaduan dan Aspirasi MasyarAKat Kota payakUmbuh), inovasi ini baru ada satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat.</p><p>Layanan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah aspirasi dan pengaduan mereka terkait dengan pembangunan daerah atau permasalahan kedaerahan lainnya. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat bisa datang langsung kantor DPRD dan dilayani oleh front office melalui help desk layanan, atau bisa pula dengan pelayanan daring melalui media sosial Instagram @dprdpyk_sayangamakku, Facebook @dprdpyk_sayangamakku, dan kontak W.A di 081266045857.</p><p>Sejak dulu Gedung DPRD dianggap eksklusif, masyarakat banyak yang enggan untuk memasukinya. Padahal pada dasarnya lembaga ini tempat bekerja para pejabat pilihan rakyat. Dengan layanan ini, setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat dilayani secara formal, dan tidak ada aspirasi titipan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak jelas.</p><p>Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, disaat program ini dilaunching, dilaksanakan juga penandatanganan pakta integritas oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersama Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Sekretariat DPRD, di kantor DPRD setempat, Selasa (31/8).</p><p>Menurut Sekwan Yon Refli, program ini diharapkan bisa memfasilitasi kebutuhan penyelenggaran kinerja DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelayanan publik. Sehingga, para wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya.</p><p>Dijelaskannya, sebenarnya media aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD itu banyak, contohnya saat reses dan musrembang, tetapi itu fokus kepada pemabangunan daerah, tidak dalam hal yang bersifat kemasyarakatan.</p><p>"SAYANG AMAKKU ini adalah salah satu bentuk inovasi Sekretariat DPRD yang dicetuskan oleh peserta diklat Pim 3 Dewi Novita. Semakin dekat DPRD dengan rakyatnya, ini mendukung percepatan pelaksanaan tugas sekretariat dalam melayani sesuai fungsi Sekretariat DPRD yang bertanggung jawab ke pimpinan DPRD dan secara administrasi dan keuangan kepada pimpinan daerah," ulas Yon Refli.</p><p>Inovasi ini dibangun bersama pendampingnya dari Layanan Klinik Inovasi Daerah (Laki Ida), sebuah program milik Bappeda Kota Payakumbuh yang membantu dan memfasilitasi setiap OPD dalam pengembangan inovasi di organisasinya.</p><p>Sementara itu, menurut keterangan Ketua DPRD Hamdi Agus, program ini adalah salah satu sarana penyampaian aspirasi dari masyarakat Payakumbuh kepada DPRD Kota Payakumbuh. Gagasan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat Payakumbuh dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan masukannya kepada pemerintah Kota Payakumbuh melalui DPRD. </p><p>"Kabag umum DPRD sebelumnya Dewi Novita telah membantu dan menjadikan program inovasi SAYANG AMAKKU ini sebagai bagian dari karya dalam studi beliau mengikuti PIM 3. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi tanpa melalui tatap muka dengan anggota DPRD. Kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya inovasi ini," ungkap Hamdi dari Fraksi PKS itu. </p><p>Terpisah, saat dihubungi media, Robby Hafanos selaku Kasubid Inovasi dan Teknologi Bappeda Kota Payakumbuh menyampaikan agar setiap OPD jangan takut berinovasi, Laki Ida siap melayani pendampingan dan fasilitasi terhadap pengambangan inovasi di organisasi perangkat daerah, seperti di Sekretariat DPRD ini. </p>

Layanan SAYANG AMAKKU Dilaunching, Masyarakat Tak Perlu Enggan Datang Ke Kantor DPRD Payakumbuh

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh melaunching program inovatif bernama SAYANG AMAKKU (SArana laYAnan peNGaduan da...

Baca selengkapnya »

Sipaduko Kembali Wakili Payakumbuh di Tingkat Provinsi Sumatra Barat

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOgUpRKlATQl7u5SfyOwEiczjBPsULw3ZeO7VPaKPBiGKIqRqAHHFVV_ZRqJrFuhaeZusXu7fnRIjPVUve28rNtPW29VCtgvfoKDz50c4HdGLMUU_uU5AKv7oMJEv3qC8Rbh7TesBx0VwF/s2048/2616599F-9FDC-4738-A6EE-1A90FF31B3CA.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1147" data-original-width="2048" height="179" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOgUpRKlATQl7u5SfyOwEiczjBPsULw3ZeO7VPaKPBiGKIqRqAHHFVV_ZRqJrFuhaeZusXu7fnRIjPVUve28rNtPW29VCtgvfoKDz50c4HdGLMUU_uU5AKv7oMJEv3qC8Rbh7TesBx0VwF/s320/2616599F-9FDC-4738-A6EE-1A90FF31B3CA.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE —</b> Guna mendukung gerakan One Agency, One Innovation yang diwajibkan oleh setiap instansi pemerintah untuk menciptakan satu inovasi setiap tahunnya, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh turut andil untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program tersebut dengan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sumatra Barat tahun 2021.</p><p>Dengan mengusung inovasi Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh (Sipaduko) Puskesmas Ibuh, Pemko Payakumbuh disambangi tim verifikator penilai KIPP Provinsi Sumatra Barat, Selasa (31/8).</p><p>Tim penilai yang diketuai oleh Prof. Dr. Edi Safri dari UIN imam Bonjol itu membawa 4 (empat) orang tim penilai independen lain dan 4 (empat) dari Biro Organisasi Pemprov Sumbar. Adapun untuk keempat tim penilai independen tersebut yakni Sawir dari media harian singgalang, Ria dari Unand, Siri Antoni dari media Antara, dan Dr. Zikri dari UNP. Dan tim penilai dari biro organisasi yakni Muzirwan, Nurman, Geo Persada Erdi, dan Yenrisman.</p><p>Bertempat di aula pertemuan gedung Puskesmas Ibuh, selain didampingi Plt. kepala Puskesmas Ibuh Maria Susanti bersama pengelola aplikasi Sipaduko, tim penilai KIPP Provinsi Sumatra Barat juga turut didampingi oleh asisten III bidang administrasi umum Amriul Dt. Karayiang, kepala dinas kesehatan (Dinkes) Bakhrizal, sekretaris Dinkes Arif Arianto, kepala bagian organasasi Setdako David Bachri dan staff, serta kepala bidang penyelenggaraan E-Gov dinas Kominfo Raffles Susandi bersama tim.</p><p>Untuk diketahui, Puskesmas Ibuh dalam mengembangkan Aplikasi Sipaduko bekerjasama dengan dinas Kominfo kota Payakumbuh.</p><p>Diawal sambutan, Asisten III Amriul ucapkan selamat datang kepada tim penilai dan Amriul menyampaikan jika KIPP diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan kompetisi yang sehat antar instansi dalam memberikan pelayanan dan demi menjawab harapan masyarakat akan pelayanan prima di seluruh layanan publik yang diselenggarakan pemerintah.</p><p>“Saya sangat mendukung inovasi aplikasi Sipaduko ini, saya berkeyakinan proses percepatan pembangunan melalui inovasi-inovasi yang dijalankan akan dapat kita raih. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Tidak cukup hanya angan-angan tanpa kemauan, tidak cukup hanya sekedar keinginan tanpa tindakan, tidak cukup hanya dengan program tanpa angggaran, dan tidak cukup hanya dengan anggaran tanpa SDM yang handal,” terang Amriul.</p><p>Sementara itu, menurut ketua tim penilai KIPP Provinsi Sumatera Barat Prof. Edi sejauh ini inovasi pelayanan publik dari kota Payakumbuh (aplikasi Sipaduko) telah masuk dalam finalis KIPP di tingkat pusat/kementrian, tentunya penilaian ini mempertimbangkan kebaruan, efektivitas, bermanfaat, dan di transfer/ di replikasi dan berkelanjutan.</p><p>“Saya mengapresiasi inovasi kerja yang telah dibuat, dan kemudian dikompetisikan. Apapun hasilnya jangan sampai mengurangi kreativitas dalam berinovasi. Jadikanlah kompetisi ini sebagai ajang motivasi dan evaluasi bersama. Jangan sampai, kompetisi sudah selesai dan inovasinya tidak dikembangkan lagi. Saya berharap bisa terus berlanjut dan berkembang,” ujar Edi.</p><p>Kemudian, disampaikan terpisah oleh Kabid Penyelenggara E-Gov Dinas Kominfo Rafles Susandi jika Sipaduko memiliki fungsi untuk mempermudah keperluan masyarakat dalam mengakses kebutuhan kesehatannya.</p><p>Menurut Rafles, selain untuk kebutuhan masyarakat, aplikasi Sipaduko juga tentu berguna untuk petugas medis, dimana melalui aplikasi ini petugas medis sudah tidak perlu menggunakan kertas lagi dalam proses administrasi bagi masyarakat yang ingin berobat di Puskesmas Ibuh, sehingga dengan aplikasi ini warga sudah sangat terbantu dengan tidak mesti datang langsung ke Puskesmas dan tidak perlu mengantri untuk dapat berobat. Cukup dengan buka aplikasi Sipaduko di smartphone dan cari kebutuhannya, dan setelah itu warga mendapatkan nomor antrian secara online untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas Ibuh,” ungkapnya.</p><p>Selanjutnya, Kabid Penyelenggara E-Gov itu mengatakan bahwa aplikasi Sipaduko akan direplikasi untuk seluruh Puskesmas di kota Payakumbuh. Dari delapan Puskesmas kota Payakumbuh yang ada, untuk tahap awal sedang dilakukan persiapan melengkapi alat di tiga Puskesmas, yakni Puskesmas Parit Rantang, Tarok dan Lampasi. </p><p>“Semoga dengan tahap awal di tiga Puskesmas saat ini, Sipaduko akan segera juga dilengkapi untuk seluruh Puskesmas di kota Payakumbuh, sehingga seluruh warga kota Payakumbuh dapat merasakan pelayanan kesehatan dengan lebih mudah, cepat dan efisien,” harap Rafles.</p><p>Tim penilai KIPP Provinsi Sumatra Barat hadir langsung ke Puskesmas Ibuh untuk melakukan verifikator penilaian tahap dua, dimana penilaian KIPP tahap pertama telah berlangsung sebelumnya pada tanggal 21 Juli 2021 secara daring.</p>

Sipaduko Kembali Wakili Payakumbuh di Tingkat Provinsi Sumatra Barat

Payakumbuh, SUMATRALINE — Guna mendukung gerakan One Agency, One Innovation yang diwajibkan oleh setiap instansi pemerintah untuk menciptak...

Baca selengkapnya »

Kuatkan Pengawasan internal untuk mencegah Korupsi. Pemko Payakumbuh ikuti Rakorwasdanas tahun 2021

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEh1Cxd5pTVpd2RioiA9dwtbr_2ngS87lE4l_VWsFJPyM0xASzL-1R0eUz_0nKM_SQ8Mg1TR3dNe4jRFiNLNYgfPwjNdNIaAqAN4Mgtn9IevAkH5b_yd-3x98oLowDcIZQqfCTK_Gdt9-s/s1280/299CF1BE-A0DD-4DF6-AA3D-4249B9DA3E6E.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEh1Cxd5pTVpd2RioiA9dwtbr_2ngS87lE4l_VWsFJPyM0xASzL-1R0eUz_0nKM_SQ8Mg1TR3dNe4jRFiNLNYgfPwjNdNIaAqAN4Mgtn9IevAkH5b_yd-3x98oLowDcIZQqfCTK_Gdt9-s/s320/299CF1BE-A0DD-4DF6-AA3D-4249B9DA3E6E.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Untuk itu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) yang dirangkaikan dengan launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP yang dilaksanakan virtual via Zoom Meeting, Selasa (31/8).</p><p>Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Keuangan Daerah seluruh indonesia. </p><p>Kemendagri mengundang aparat Pemerintah Daerah dalam Rakorwasdanas 2021 secara Virtual agar menguatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi. </p><p>“Mereka diundang Rakor agar menguatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi,” ungkap Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rakor.</p><p>“Upaya mencegah korupsi masih menjadi fokus pengawasan yang harus dikawal oleh APIP baik Pusat maupun di Daerah,” ujar Mendagri.</p><p>APIP memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan korupsi. Pengawasan secara profesional diharapkan mempu membuat tata kelola Pemerintahan yang baik.</p><p>“Kunci keberhasilan dari Pemerintahan ialah efektivitas pengawasan internal,” tutur Tito Karnavian.</p><p>Kepada seluruh Kepala Daerah agar berperan aktif untuk melakukan pencegahan korupsi dan melaporkan capaian aksi melalui aplikasi laporan (jaga.id) </p><p>“Ini kami harapkan bisa berkolaborasi mencegah tindak pidana korupsi. Kita harus bergandengan tangan. Ini PR kita bersama,” ungkapnya.</p><p>Saat diwawancarai media, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda didampingi oleh Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Syafwal mengatakan Koordinasi yang efektif antara inspektorat dengan objek pemeriksaan serta BPK adalah salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk pencegahan tindak korupsi dilingkungan pemerintahan. </p><p>“Saatnya Pemko melakukan koordinasi yang efektif antara Inspektorat dengan objek pemeriksaan serta maupun dengan BPK. Dengan koordinasi yang efektif, maka diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih pengawasan, pengawasan yang bertubi-tubi dan yang terpenting tidak terjadinya kekosongan pengawasan,” ujarnya</p><p>Ditambahkan Sekda Kepala daerah memiliki tanggung jawab bagaimana kita terus berpegang teguh kepada keselamatan masyarakat, tindakan kecurangan dapat diartikan tindakan melawan hukum dan penyimpangan terhadap kepercayaan. </p><p>"Pada intinya korupsi terjadi bukan karena ada niat pelakunya, namun didukung dengan kondisi dan lingkungan yang mendukung terjadinya hal tersebut. Untuk itulah pimpinan atau manajemen perlu menginvestigasi setiap kegiatan yg ada," Pungkas Rida.</p>

Kuatkan Pengawasan internal untuk mencegah Korupsi. Pemko Payakumbuh ikuti Rakorwasdanas tahun 2021

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Dalam rangka pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Pengawasan Inter...

Baca selengkapnya »

Ditemui Koordinator NRT Pizza Hut, Riza Falepi : Kita Mempermudah Perizinan Usaha Di Payakumbuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs3FsJZk4_f5niJrhp_SlkpKxCco8ll0sPLfE6BKv71Y-7FviJGZn0t_lTySnyG3xa8z0aEEkrvKc38dvVfkdz_mtlOfFlaq55-vP-Pf6pwqGIy62kLjrqRzxo-kJ_DwyA_QzEfHG0Sgni/s1500/FD906C9B-21D8-48E4-B1C8-BD8A7751F423.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1500" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs3FsJZk4_f5niJrhp_SlkpKxCco8ll0sPLfE6BKv71Y-7FviJGZn0t_lTySnyG3xa8z0aEEkrvKc38dvVfkdz_mtlOfFlaq55-vP-Pf6pwqGIy62kLjrqRzxo-kJ_DwyA_QzEfHG0Sgni/s320/FD906C9B-21D8-48E4-B1C8-BD8A7751F423.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Wali Kota Riza Falepi menerima kedatangan Koordinator NRT Pizza Hut Hery Agus Triyanto didampingi Asisten Manager Pizza Hut cabang Payakumbuh Magie Kurnia di ruang kerjanya di balai kota, Selasa (31/8).</p><p>Wali Kota Riza Falepi menyampaikan ucapan selamat bergabung dan memeriahkan dunia kuliner di Kota Payakumbuh. Dengan adanya Pizza Hut yang baru dibuka dan beroperasi pada Jumat (27/8) lalu menambah daftar menu yang ditawarkan di Payakumbuh. </p><p>Menurut Riza Pizza Hut adalah brand internasional, kehadirannya di Payakumbuh merupakan bagian dari indikator kemajuan suatu kota. Riza juga mengapresiasi gaya desain outletnya yang cukup berbeda dan memiliki kesan tersendiri bagi costumer.</p><p>"Meski kota ini kecil, tapi kami ingin bagaimana kita semua mau tumbuh bersama-sama. Apalagi usaha kuliner sekelas Pizza Hut mau buka cabang disini, tentu memiliki dampak besar bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja lokal dan aktifitas kurir juga meningkat," kata Riza Falepi didampingi Sekda Rida Ananda.</p><p>Menurut Riza, semangat pelaku usaha itu dijawabnya dengan memberikan kemudahan dalam segala urusan. Riza menyebutnya urusan itu harus gampang dan lancar, karena Payakumbuh termasuk kota terbaik nasional dalam hal urusan perizinan. Memiliki standar kemudahan pelayanan.</p><p>"Bagaimana kita mau maju kalau langkah orang mau berusaha saja di persulit?" ungkapnya.</p><p>Namun, kata Riza, sepanjang tidak ada larangan nantinya dia berharap usaha kuliner seperti Pizza Hut dan usaha lainnya bisa dibuka hingga jam malam, asal dijaga aturan. Namun karena adanya pandemi Covid-19 saat ini, Riza berharap Pizza Hut bisa terus memastikan protokol kesehatan di samping melayani konsumen, terus menjaga kualitas pelayanan.</p><p>"Maunya kita sih kuliner Payakumbuh ini bisa dinikmati selama 24 jam, tetapi ada yang perlu kita perhatikan, kita masih di masa pandemi Covid-19. Apalagi usaha seperti Pizza Hut tentu protokol kesehatannya bagus, harus, dan wajib. Pelaku usaha butuh omzet, sementara masyarakat juga butuh memanjakan lidah mereka, tapi saat ini kita ikuti lah aturan pemerintah dahulu," ungkapnya.</p><p>Hery Agus mengapresiasi kemudahan yang diberikan Pemko Payakumbuh kepada pelaku usaha dengan perizinan yang mudah dan cepat. Dirinya menyampaikan kedatangannya dalam rangka bersilaturahmi dengan wali kota setelah Pizza Hut dibuka. Pihaknya juga telah menemui camat dan mendapat support, sangat antusias dengan kehadiran Pizza Hut. </p><p>"Kami sampaikan apresiasi kepada Pemko dan masyarakat Payakumbuh. Kami tidak menemui kesulitan apapun, bahkan perizinan mudah, terkait dengan masyarakat setempat juga wellcome dengan kehadiran Pizza Hut," ulasnya.</p><p>Sementara itu, dijelaskannya mereka menyediakan banyak promosi menarik, baik untuk dine in, take away, delivery melalui Pizza Hut atau Gojek dan Grab. </p>

Ditemui Koordinator NRT Pizza Hut, Riza Falepi : Kita Mempermudah Perizinan Usaha Di Payakumbuh

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Wali Kota Riza Falepi menerima kedatangan Koordinator NRT Pizza Hut Hery Agus Triyanto didampingi Asisten Manag...

Baca selengkapnya »

Agar Terbentuk Herd Immunity, Lantamal II Terus Lakukan Vaksin

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLAqWEta5pWGcLcKv0wF-IMZkcFS3twoOW8hFts1LBsCqtNQr6D-r8XVKzs-hi-cI5ApsKylSkAIKhdkG_FjYnPDJhpB6O_VqGR7K0RARU9QIvLsH0f8YOYOeK2_e7cUTOf6USJSLjlEo/s1280/IMG-20210831-WA0035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLAqWEta5pWGcLcKv0wF-IMZkcFS3twoOW8hFts1LBsCqtNQr6D-r8XVKzs-hi-cI5ApsKylSkAIKhdkG_FjYnPDJhpB6O_VqGR7K0RARU9QIvLsH0f8YOYOeK2_e7cUTOf6USJSLjlEo/s320/IMG-20210831-WA0035.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Padang-Dinas Kesehatan (Diskes) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) II Padang, terus melakukan pelayanan terhadap masyarakat kota Padang di Diskes jalan Sutan Syahrir Bukit Putus Padang Selasa 31 Agustus 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelayanan berupa vaksinasi kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Sebanyak 10 orang Nakes memberikan pelayanan kepada 60 orang masyarakat, diantaranya 22 orang vaksinasi ke 1 dan 38 orang vaksinasi ke 2.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vaksinasi ini merupakan himbauan dari  pemerintah agar terbentuk Herd Immunity kepada masyarakat. Dengan harapan Herd Immunity terbentuk masyarakat dapat melakukan kegiatan, sehingga roda perekonomian dapat berjalan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelayanan dari Nakes merupakan arahan dari Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.S.E.,M.M.,berikan pelayanan vaksinasi terbaik kepada masyarakat Maritim dan masyarakat sekitar di lingkungan kita.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Begitu juga Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) Laksamana Pertama TNI Hargianto.S.E.,M.M.,M.Si(Han) selalu mensuport Nakes dari Lantamal II, agar berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Yakinkan kepada masyarakat bahwasanya vaksin aman dan halal, demikian Danlantamal II selalu menyampaikan baik kepada Nakes yang bertugas maupun kepada masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Situasi Pandemi Covid-19 yang masih belum dapat di atasi. Sehingga pemerintah terus berupaya dan mengambil langkah langkah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menyikapi hal demikian, pemerintah melalui TNI dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah menghimbau dan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">TNI Angkatan Laut dalam hal ini Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) II Padang dalam pelaksanaan vaksinasi ini sudah menyiapkan vaksin dan tenaga vaksinator. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Diskes Lantamal II belakangan Ini, sudah melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Maritim dan masyarakat umum di beberapa tempat di kota Padang. Baik vaksinasi tahap pertama maupun untuk tahap kedua. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Vaksinasi yang dilaksanakan oleh Diskes Lantamal telah memvaksin sebanyak 60 orang penerima vaksin, terdiri dari vaksin tahap 1, 22 orang dan vaksin tahap 2, 38 orang, ini menggunakan vaksin Sinovac. Mereka yang ikut pada saat vaksinasi dari remaja 12 tahun dan lanjut usia. Serbuan vaksinasi serentak secara nasional seperti daerah lainya di seluruh Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilokasi kegiatan para vaksinator dikendalikan langsung oleh Kadiskes Lantamal II Letkol Laut (K) Zulfitri.S.Si. M.Kes., sebagai penanggungjawab kegiatan serbuan vaksinasi ini juga sekaligus sebagai Komandan Satuan Tugas atau Dansatgas Covid-19 di Lantamal II Padang. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dispen Lantamal II.</div>

Agar Terbentuk Herd Immunity, Lantamal II Terus Lakukan Vaksin

Padang-Dinas Kesehatan (Diskes) Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) II Padang, terus melakukan pelayanan terhadap masyarakat kota Padang di Di...

Baca selengkapnya »

Asosiasi SPAMS Hearing Ke Komisi B DPRD Kota Payakumbuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEKWVBT1co_fZ2QVeaUZk5wGyG3r7nr3OwqseSREc4rkxZgFzgHUQal8B9VzpC8v7nd-B_qu1FHYu8WmZ5ahojDS3H7n1LP-9_QhQeieqvbbR_FgOfJRjWQIDpKfYtnKhCX3qDZOgTzJsh/s1500/5DB255EA-1D01-4F71-9F9D-A5BAC6F46383.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1000" data-original-width="1500" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEKWVBT1co_fZ2QVeaUZk5wGyG3r7nr3OwqseSREc4rkxZgFzgHUQal8B9VzpC8v7nd-B_qu1FHYu8WmZ5ahojDS3H7n1LP-9_QhQeieqvbbR_FgOfJRjWQIDpKfYtnKhCX3qDZOgTzJsh/s320/5DB255EA-1D01-4F71-9F9D-A5BAC6F46383.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Asosiasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Kota Biru menyampaikan keluh kesah mereka kepada DPRD Kota Payakumbuh.</p><p>Mereka diterima oleh Ketua Komisi B DPRD Maharnis Zul, bersama Edward DF, Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam, Opetnawati, Sekwan Yon Refli di ruang rapat DPRD, Selasa (31/8).</p><p>Para wakil rakyat mendengarkan pemaparan dari Ketua Asosiasi SPAMS Nasrul Tuangku Baringin yang datang bersama M. Yusuf, Toni, Erna, dan tim pamsimas Kota Payakumbuh.</p><p>Mereka memaparkan terkait keberlangsungan dan eksistensi dari Program Pamsimas yang sudah dibentuk sejak tahun 2012 dengan di awal ada di 25 kelurahan. Pamsimas ini ditujukan bagi masyarakat yang ekonominya lemah.</p><p>Nasrul menyampaikan aspirasi agar Komisi B dapat memfasilitasi bagaimana kedepan ada sinergi atau MoU yang jelas antara KP SPAM dengan Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.</p><p>"Kami perlu ada regulasi yang jelas sejauh mana peran kami asosiasi dalam program yang bisa kami lakukan bersama Pamtigo," ungkapnya.</p><p>Asosisasi membawahi KP SPAMS, kendala yang ditemui sekarang dalam sistem Tapping PDAM rata-rata adalah tunggakan. Diantaranya ada juga masalah beberapa kesenjangan pencatatan antara KP SPAMS dengan pencatatan di Pamtigo/PDAM.</p><p>"Sehingga timbul penunggakan hutang. Pada akhirnya KP SPAMS tidak sanggup lagi mengelola dan diambil alih pengelolaan asetnya oleh Pamtigo," kata Nasrul.</p><p>Asosiasi berharap Pamtigo bisa menjalin komunikasi yang baik, terkait adanya masalah di KP SPAMS, sebelum aset diambil alih, agar dapat dikomunikasikan terlebih dahulu, bahkan jangan langsung ke ranah hukum.</p><p>KP SPAMS yang sampai masih aktif di Taruko, Napar, Bulakan Balai Kandi, Tanjung Pauh, dan Parik Muko aia berharap masih bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka berharap dalam bentuk dana stimulan. Bahkan panggilan hati mereka berbuat demi masyarakat, masih rela diberi honor minim, itupun tidak diterima tiap bulan.</p><p>Ketua Komisi B Maharnis Zul menyampaikan bisa saja nanti perbedaan pencatatan itu diputihkan. Namun, Komisi B harus rapat kerja dengan Pamtigo terlebih dahulu. Komisi B pun bakal mendorong pengembalian aset jika ada KP SPAMS berminat mengelola kembali, sepanjang ada regulasinya.</p><p>"Bahkan diupayakan sistem mandiri dengan opsi sumur bor, selagi ada regulasi bisa diusahakan, kami akan membahas tentang ini sampai ke wali kota," ungkapnya.</p><p>Sementara itu, Edward DF menyampaikan dipanggil penegak hukum memang menciutkan nyali, apalagi bagi warga biasa. Kalau bisa sesuai aturan kontrak kerjasama dengan PDAM, kan tak seluruhnya gagal, ada yang berhasil. Maka urusan ini tidak bisa dipukul rata.</p><p>"Sementara dulu SPAMS adalah program dari PU. Dengan sekarang sumber airnya dari sistem tapping dari Pamtigo, maka perlu ditegaskan kalau program ini bisa hendaknya berjalan sesuai harapan kerjasama antara KP SPAMS dengan Pamtigo, maka perlu peran asosiasi untuk memediasinya," kata Edeard.</p><p>Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam menyampaikan sampai kini masyarakat sangat menanggapi kehadiran program Pamsimas.</p><p>"Kami akan meneruskan melalui rapat kerja dengan PDAM," kata Heri Iswandi. </p>

Asosiasi SPAMS Hearing Ke Komisi B DPRD Kota Payakumbuh

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Asosiasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Kota Biru menyampaikan keluh kesah mereka kepada DPRD...

Baca selengkapnya »

Dipilih PT. Telkom Indonesia, Kota Payakumbuh Jadi Pilot Project Pengembangan Integrated Dashboard Executive di Pulau Sumatera

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLXVdkxcT7XA2qAyfikjjlBNUrL__KTzy6690cqac-EGbkqZo2OckctILKCKGNpIqFWAXKiyTpNuPwaXx-Ok1qusEUQ6oHRYryGwaCwRrg32l-kaYHTM-_m1xmf1L47fWgqit72Q7FQj3o/s1600/9C3A1160-0C2D-43BF-AB40-AC0984D9D9AF.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLXVdkxcT7XA2qAyfikjjlBNUrL__KTzy6690cqac-EGbkqZo2OckctILKCKGNpIqFWAXKiyTpNuPwaXx-Ok1qusEUQ6oHRYryGwaCwRrg32l-kaYHTM-_m1xmf1L47fWgqit72Q7FQj3o/s320/9C3A1160-0C2D-43BF-AB40-AC0984D9D9AF.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE --- </b>Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya daerah di pulau Sumatera yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pengembangan Integrated Dashboard Executive, ini merupakan sebuah fitur dari Layanan Integrated Dashboard SmartGov.</p><p>Layanan Integrated Dashboard SmartGov sendiri adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menggabungkan data dari berbagai aplikasi vertikal ke dalam sebuah platform yang terintegrasi. Integrasi data ini akan menghasilkan sebuah database tunggal, yang dapat tumbuh besar dan menjadi cikal-bakal terbentuknya big data. </p><p>Keberadaan big data tentunya memberikan banyak keuntungan bagi pengguna dalam hal ini pemerintah daerah, karena big data tersebut dapat dianalisis dan ditampilkan berdasarkan kebutuhan.</p><p>Bagi pemerintah daerah, kehadiran layanan integrated dashboard smart government merupakan jawaban terhadap kebutuhan integrasi aplikasi vertikal dan data eksisting yang telah dimiliki. Adanya data yang terintegrasi dapat memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan performansi dan kinerja tiap SKPD. Data-data tersebut akan diformulasikan dan ditampilkan berdasarkan kebutuhan, misalkan parameter Indikator Kinerja Utama (IKU). </p><p>Selain itu, informasi terbaru yang perlu segera diketahui oleh kepala daerah/wali kota dapat ditampilkan agar tindak lanjut yang harus dilakukan dapat segera diputuskan. Informasi terbaru dan IKU ini akan ditampilkan dalam bentuk executive dashboard yang bisa ditempatkan dalam sebuah command center.</p><p>Integrated Dashboard Executive ini merupakan sebuah portal yang berfungsi memvisualisasikan data sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang ditampilkan dapat berupa historis data atau realisasi dari sebuah program kerja.</p><p>Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Armein Busra saat diwawancara media di kantornya, Selasa (31/8) menyampaikan terpilihnya Diskominfo Kota Payakumbuh sebagai leading sektor berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan bersama PT. Telkom Indonesia, Tbk, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan baik dari sisi SDM, sistem, maupun perangkat yang sudah dibangun.</p><p>"Kita sudah membicarakan aspek teknis dan kebijakan bersama Dony Savius selaku Tribe Leader Of Smart City Solution Development Department Digital Next Business PT. Telkom Indonesia, Tbk bersama Manager GES Wistel Sumbar Suwito, dan Government Account Manager Hendri Wihelminof beberapa waktu lalu," kata Armein.</p><p>Armein menyebut Kota Payakumbuh kedepannya akan memiliki satu data yang real time, akuntabel, dan transparan dari seluruh sektor, hingga data analitik media sosial dan data analitik e-commerce menuju Payakumbuh big data yang sesuai dan sejalan dengan amanat dari Perpres 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p><p>"Untuk saat ini hanya beberapa daerah yang memilikinya di Indonesia, seperti Pemkab Sragen, Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov Jawa Tengah, semoga kita menjadi kota pertama di Indonesia," kata Armein.</p><p>Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi mengatakan membangun IT tidak bisa daerah melakukannya sendiri, butuh mitra dan pihak yang mempunyai akses luas. Tentu ini merupakan suatu kemudahan bagi Kota Payakumbuh dalam melakukan pengembangan kepada sistim pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)</p><p>"Apalagi dengan kemampuan keuangan daerah kita yang cukup kecil dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Surabaya. Kami sangat mengapresiasi PT. Telkom Indonesia yang telah mempercayakan Kota Payakumbuh sebagai pilot project, ini sebuah kesempatan besar bagi kami dalam mewujudkan smart city," pungkas Riza. </p>

Dipilih PT. Telkom Indonesia, Kota Payakumbuh Jadi Pilot Project Pengembangan Integrated Dashboard Executive di Pulau Sumatera

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya daerah di pulau Sumatera yang ditunjuk sebagai pilot project dalam pengemba...

Baca selengkapnya »

Resmi, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra Jadi Kapolda Sumbar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4pMVfXNGdoeor66JTp5ZlWHnfJmrPJvLSfIZgUOX-ywwokPiLc66bOJK6dXGhyphenhyphenW3PU2zLu4BN0x03phDk0PO-J2TwRvzdHvZnOsyMghPld_rt_r_xzpkuJi6V8yYKpOfIQxDl9Igc7f4/s1199/IMG-20210831-WA0046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="804" data-original-width="1199" height="215" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4pMVfXNGdoeor66JTp5ZlWHnfJmrPJvLSfIZgUOX-ywwokPiLc66bOJK6dXGhyphenhyphenW3PU2zLu4BN0x03phDk0PO-J2TwRvzdHvZnOsyMghPld_rt_r_xzpkuJi6V8yYKpOfIQxDl9Igc7f4/s320/IMG-20210831-WA0046.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal PoliListyo Sigit Prabowo, M.Si melantik Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S.Ik sebagai Kapolda Sumbar yang baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan ini berlangsung melalui upacara serah terima jabatan (Sertijab) di Rupattama Mabes Polri, Selasa (31/8) siang yang dihadiri Pejabat Utama Mabes Polri. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sertijab Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menggantikan Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH yang mendapat jabatan barunya sebagai Kapolda Sumatera Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain melantik Kapolda Sumbar, Jenderal Pol Listyo Sigit juga melantik Kapolda Sulteng yang baru, dari Irjen Pol Abdul Rahkman Baso kepada Irjen Pol Rudy Sufahriadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sertijab beberapa Kapolda ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1701/VIII/KEP./2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Pol Wahyu Widada atas nama Kapolri.(*)</div>

Resmi, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra Jadi Kapolda Sumbar

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal PoliListyo Sigit Prabowo, M.Si melantik Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, SH. S...

Baca selengkapnya »

Timbulkan Rasa Kepercayaan dan Keakraban Dengan Masyarakat Melalui Komsos

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigpi3-nQ3Oh0kUc9dge-IuyVD-bWKfC02tJHyLIQ7zuDFoPKy_BcxlNvqFGc01CM1hDmSBWwwwx8vioDc_yspTsbEj5IEmW95UvIlexiJSnJTiLTvkuIyMICbTkFNnxiFjbFE8809BHDI/s1080/IMG-20210831-WA0027.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="1080" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigpi3-nQ3Oh0kUc9dge-IuyVD-bWKfC02tJHyLIQ7zuDFoPKy_BcxlNvqFGc01CM1hDmSBWwwwx8vioDc_yspTsbEj5IEmW95UvIlexiJSnJTiLTvkuIyMICbTkFNnxiFjbFE8809BHDI/s320/IMG-20210831-WA0027.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: left;">Babinsa Koramil 07/Pauh kambar Serda Zaenal Aripin bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan giat Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat.</div><div><br /></div><div>Serda Zaenal Aripin mengungkapkan, dalam upaya menciptakan interaksi serta kekompakan antara Babinsa dan warga binaan, pihaknya melaksanakan Komsos sebagai tugas pokok Babinsa.</div><div><br /></div><div>“Kegiatan ini mencerminkan rasa kemanunggalan TNI, khususnya Babinsa kepada masyarakat di wilayah binaannya,” </div><div><br /></div><div>Dikatakan, tujuan Komsos ini juga untuk mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan, dengan adanya interaksi dan komunikasi Babinsa dengan warga dapat mempererat hubungan TNI bersama rakyat.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, Komsos dengan masyarakat binaan memang rutin dan berkesinambungan dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi serta kerja sama yang baik dalam rangka mendukung tugas pokok Babinsa, sehingga kemanunggalan TNI di wilayah masing-masing terwujud.</div><div><br /></div><div>“Selain memantau wilayah binaan juga dapat mengetahui berbagai informasi yang terjadi dan perkembangan situasi di wilayah desa binaan, serta dapat melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini, sehingga apabila ada hal-hal negatif yang berkembang bisa cepat tentukan langkah untuk menyelesaikannya.</div>

Timbulkan Rasa Kepercayaan dan Keakraban Dengan Masyarakat Melalui Komsos

Babinsa Koramil 07/Pauh kambar Serda Zaenal Aripin bersama Bhabinkamtibmas melaksanakan giat Komunikasi Sosial (Komsos) dengan masyarakat. S...

Baca selengkapnya »

BABINSA KORAMIL 07 PAUH KAMBAR SELALU MELAKSANAKAN KOMSOS DENGAN SEGALA LAPISAN MASYARAKAT

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlwBJ4sTJ-1XpK48M1OdpOcfRMKnTeSCasSk-c648b7_s-NpmqP2h_-mi21SS5KXmSvZsXODvkPNsgIUJ-E9rK9oeShHVT7QiHtt5ImzCGm649TcZwFOSSSwioGTW7XGpTPaIBqqzlWoU/s1080/IMG-20210831-WA0025.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="607" data-original-width="1080" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlwBJ4sTJ-1XpK48M1OdpOcfRMKnTeSCasSk-c648b7_s-NpmqP2h_-mi21SS5KXmSvZsXODvkPNsgIUJ-E9rK9oeShHVT7QiHtt5ImzCGm649TcZwFOSSSwioGTW7XGpTPaIBqqzlWoU/s320/IMG-20210831-WA0025.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: left;">Tapakis - Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar Komsos dengan Anak-anak Sekolah untuk Menjalin Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Anak-anak sekolah merupakan salah satu cara efektif Babinsa untuk saling bertukar informasi. Seperti yang dilakukan Serda Defrizal Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar melaksanakan Komsos dengan Anak-anak sekolah di Tapakis Kecamatan ulakan tapakis,(31/8/2021).</div><div><br /></div><div>Dengan hadirnya Babinsa ditengah-tengah masyarakat, banyak sekali manfaat yang di peroleh yaitu memambah ilmu pengetahuan, keagamaan, dan berbagai pengalaman juga dapat memperkuat hubungan kekeluargaan serta persaudaraan. Serda Defrizal rutin melaksanakan komsos di wilayah binaanya, guna mengetahui keluh kesah warganya.</div><div><br /></div><div>Pada kesempatan tersebut, Serda Defrizal berpesan,saat ini perkembangan informasi cukup pesat, dimana banyak isu-isu yang beredar yang belum tentu benar adanya, untuk itu setiap masyarakat harus benar-benar teliti supaya tidak salah dalam menanggapi isu tersebut.</div>

BABINSA KORAMIL 07 PAUH KAMBAR SELALU MELAKSANAKAN KOMSOS DENGAN SEGALA LAPISAN MASYARAKAT

Tapakis - Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar Komsos dengan Anak-anak Sekolah untuk Menjalin Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Anak-anak sekolah ...

Baca selengkapnya »

Babinsa Komsos Dengan Perangkat Nagari Tingkatkan Kerjasama Atasi Covid-19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBPK92dfoh0uowsYF4GX_VdjmB82bHAPTjCXkb-mwvX94R8lx_4bEbBwYpmwJgsS0Z0mbNVMa_XXtNEFBowUJtM1B5JOOZGYsfXxB6AvmOUvsYgUXCKcjDn8noTVoyXgG8KFOhVfgPr_I/s1080/IMG-20210831-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="810" data-original-width="1080" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBPK92dfoh0uowsYF4GX_VdjmB82bHAPTjCXkb-mwvX94R8lx_4bEbBwYpmwJgsS0Z0mbNVMa_XXtNEFBowUJtM1B5JOOZGYsfXxB6AvmOUvsYgUXCKcjDn8noTVoyXgG8KFOhVfgPr_I/s320/IMG-20210831-WA0010.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">Dalam rangka meningkatkan sinergitas di wilayah binaanya, personel Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar kepenuhan Kodim 0308/Pariaman Serda Ricky Effendi terus aktif melaksanakan Komsos bersama seluruh elemen masyarakat, seperti pada Komsosnya bersama aparat Nagari Sei Gimba Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis Kab.Padang Pariaman. Selasa (31/08/2021).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Serda Ricky Effendi mengatakan dengan kegiatan Komsos ini, tentunya komunikasi dengan warga dapat terjalin dengan baik. Sehingga berbagai informasi dapat diketahui secara dini dan cegah dini untuk menyelesaikanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kegiatan komsos yang dilakukan Babinsa bersama perangkat Nagari kali ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam mengatasi serta mencegah penyebaran Covid-19 khususnya diwilayah Kec.Ulakan Tapakis Pungkasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kesempatan komsos kali ini, Saya mengajak seluruh perangkat Desa untuk bersama-sama menggugah kesadaran masyarakat, agar lebih menerapkan protokol kesehatan. Karena sampai saat ini masih terjadi peningkatan kasus tertular Covid 19, sehingga kesadaran masyarakat dalam pendisiplinan diri masih perlu ditingkatkan, jelas Serda Ricky Effendi.</div>

Babinsa Komsos Dengan Perangkat Nagari Tingkatkan Kerjasama Atasi Covid-19

Dalam rangka meningkatkan sinergitas di wilayah binaanya, personel Babinsa Koramil 07/Pauh Kambar kepenuhan Kodim 0308/Pariaman Serda Ricky ...

Baca selengkapnya »

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh65sMeOkohwFUxBOHXJ-U7e_XpOd4QjAWTgzBOIVj0rERxAfC4sMhidLYkSxoTwsO-nzG1Tuli_tJYaaQfuYp7oNUgx50B1GPWUrFQxrjkCzUG9K-z_RcUqx7eSffpizJl3wVcJd19Zu6S/s711/8CF0FD5F-2F3E-421C-AAAE-A47A9F6F6386.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="431" data-original-width="711" height="194" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh65sMeOkohwFUxBOHXJ-U7e_XpOd4QjAWTgzBOIVj0rERxAfC4sMhidLYkSxoTwsO-nzG1Tuli_tJYaaQfuYp7oNUgx50B1GPWUrFQxrjkCzUG9K-z_RcUqx7eSffpizJl3wVcJd19Zu6S/s320/8CF0FD5F-2F3E-421C-AAAE-A47A9F6F6386.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE --- </b>Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru bicara fraksi Nasdem Bintang Perjuangan tidak hadir, melalui informasi yang didapat dari Sekretaris Dewan Yon Refli dalam naskah pemandangan umumnya, mereka menyampaikan kalau penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 telah disampaikan tepat waktu dibanding dengan tahun sebelumnya.</p><p>Harapan Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan yang diketuai oleh Ismet Harius itu semoga proses pembahasan akan berlangsung lebih cepat dan terukur, sehingga Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh.</p><p>Sungguhpun demikian, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan tetap mengkritisi kebijakan pelaksanaan anggaran Pemko Payakumbuh tahun 2021 yang sedang berjalan. </p><p>"Tahun lalu pada bulan yang sama kita telah berkomitmen untuk tetapi realisasi menyegerakan akan penetapan APBD, pelaksanaannya kami lihat masih molor dari himbauan Pemerintah Pusat, kalau memang APBD telah clear di bulan November, seharusnya program dan kegiatan telah dimulai pada bulan Februari atau paling lambat pada bulan Maret dan April tahun berikutnya, kenyataannya sampai dengan semester pertama tahun 2021, progres fisik dan keuangan masih berada pada level 30% sampai 40%, sisanya telah menjadi tradisi kejar tayang pada semester kedua tahun anggaran berjalan," begitu yang tertulis pada naskah pemandangan umum tersebut.</p><p>Untuk itu, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menanyakan saja upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemko Payakumbuh dalam hal peningkatan progres fisik dan keuangan pada semester pertama tahun 2021 ini.</p><p>Lebih lanjut, Fraksi yang beranggotakan 3 partai politik itu juga menyampaikan item lain yang menjadi penghambat percepatan pelaksanaan kegiatan adalah frekuensi mutasi pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh, tiap sebentar ada mutasi, tiap sebentar ada pelantikan, sehingga diperlukan Perubahan SK Pengguna Anggaran, SK PPK, SK PPTK, SK Bendaharawan, SK Pengawas dan lain sebagainya. </p><p>Kami mengerti dan memaklumi bahwa Mutasi Pejabat adalah hal yang biasa dan lumrah dalam Tatanan Birokrasi Pemerintah, akan tetapi diperlukan kajian dan skedul yang jelas tentang Kapan Saja Waktu Yang Tepat untuk Mutasi. Janganlah mutasi tiap sebentar, hal itu sangat mengganggu laju percepatan serapan anggaran. Perlu kami tambahkan bahwa keterlambatan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya sangat berdampak pada roda perekonomian masyarakat yang telah lelah menghadapi persoalan hidup Pasca Pandemi Covid- 19.</p><p>Di samping itu sangat pasti terjadi keterbatasan dan kelangkaan bahan baku, ekonomi biaya tinggal (maklum saja, permintaan banyak, stok barang sedikit, maka harga melambung jadi lebih tinggi), keterbatasan tenaga kerja atau peralatan. Dan yang lebih memprihatinkan adalah sulitnya pencapaian kualitas terbaik karena keterbatasan waktu pelaksanaan.</p><p>Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menilai substansi utamanya adalah Perubahan Kebijakan Anggaran, Penyesuaian Plafon Anggaran, serta Draft Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 yang untuk selanjutnya disebut Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendefinisikan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. </p><p>"Sehingga APBD menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran," tertulis di naskah pemandangan umum.</p><p>Sedangkan, untuk Ranperda Tentang Pajak Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan penyederhanaan dan sinkronisasi beberapa regulasi yang saling berkaitan langsung termasuk didalamnya peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tujuan terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.</p><p>"Maka kami memaklumi dan mengapresiasi usulan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal penyederhanaan beberapa Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Materi penyesuaian Pajak Daerah yang akan disederhanakan diantaranya Penyesuaian tarif pajak hotel, Penyesuaian tarif pajak restoran, dan Penyesuaian NJOPTKP pada PBB P2," seperti yang tertulis.</p><p>Terkait Ranperda Tentang Retribusi Daerah, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan menyampaikan lebih jauh, materi penyesuaian Retribusi Daerah yang akan disederhanakan diantaranya Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.</p><p>Sementara untuk Retribusi Perizinan Tertentu, menurut Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan karena sifat Ranperda adalah memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan kearifan lokal, maka pada Retribusi Jasa Umum, Fraksi ini mengusulkan peninjauan kembali Tarif Sedot Kakus, hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat terdampak IPLT yang meminta perlakuan khusus terhadap Tarif Sedot Kakus, saat ini tarif Retribusi sedot kakus untuk masyarakat luar Kota Payakumbuh sama dengan tarif yang diberlakukan pada masyarakat yang tiap hari merasakan dampak pengangkutan dan pembongkaran tinja disekitar lokasi IPLT. </p><p>"Secara Regulasi, Apakah hal ini bisa kita akomodir," tulis Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan.</p><p>Secara umum mereka juga meminta kepada OPD dan Tim Ranperda Kota Payakumbuh untuk sama-sama mempreteli Perda lama tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mungkin saja selain Penyesuaian tarif pajak hotel, Penyesuaian tarif pajak restoran, Penyesuaian NJOPTKP pada PBB P2, penyesuaian Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan tarif dan ketentuannya secara bersama-sama. </p>

Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD P...

Baca selengkapnya »

Fraksi Gerindra DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Dalam Rapat Paripurna Terhadap 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0AgL9SxcR2XtrDIJq0ZoUKZi-vqfo3ypZxrd8fqZoNUQ-9rHLUyQ5sGPtIQDzENppDEey-imaykYqlCReWOzWgEj7owOUtoFvcVHE760jPDbgomOLN98Y998PBsOAFiLq69NPmxBG_qt1/s1280/14651184-A511-43A9-8D69-462846C27294.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0AgL9SxcR2XtrDIJq0ZoUKZi-vqfo3ypZxrd8fqZoNUQ-9rHLUyQ5sGPtIQDzENppDEey-imaykYqlCReWOzWgEj7owOUtoFvcVHE760jPDbgomOLN98Y998PBsOAFiLq69NPmxBG_qt1/s320/14651184-A511-43A9-8D69-462846C27294.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru Bicara Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Fraksi Aprizal tidak hadir karena ditimpa kemalangan (orang tua meninggal dunia), naskah pemandangan umum yang diterima media dari Sekretaris Dewan Yon Refli menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat sepakat dan mendukung serta mengapresiasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal Pengajuan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga nantinya dengan adanya aturan ini masyarakat khususnya wajib pajak lebih patuh lagi terhadap kewajibannya. Peningkatan PAD sehingga tercapai target untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat.</p><p>Dengan adanya Perda ini nantinya para investor yang ingin berinvestasi di Kota Payakumbuh pun dapat mengetahui aturan yang jelas dan tertarik untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh, kemudian meningkatkan kesempatan untuk tenaga kerja baru untuk masyarakat kita Kota Payakumbuh.</p><p>Kedepannya untuk sosialisasi dan sanksi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mengharapkan keseriusan Pemko agar Perda ini nantinya benar-benar digaungkan dan diketahui oleh masyarakat Kota Payakumbuh maksud dan tujuannya dengan melibatkan OPD penegak Perda untuk ikut berpartisipasi aktif. </p><p>Menanggapi tentang klarifikasi hotel, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan mengacu pada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam hal penyesuaian NJOPTKP pada PBB P2 yang naik 2x lipat menjadi Rp. 20.000.000,-. Fraksi meminta penjelasan dasar dan latar belakangnya.</p><p>Terkait dengan pajak Cafe dan Restoran disesuaikan dengan besaran tipe Cafe dan Restoran yang di Payakumbuh begitu juga dengan Pajak Bangunan disesuaikan dengan ukuran atau tipe bangunan.</p><p>Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat mendukung Pemko untuk melakukan Ranperda tentang Retribusi Daerah, dimana segala bentuk Retribusi komplit dibahas dalam Ranperda tersebut secara tidak langsung nantinya dapat mencabut Ranperda yang sudah ada tentang Retribusi ini.</p><p>"Namun kemudian perlu kita cermati mana poin-poin Perda yang lama yang mungkin bisa kita pakai dan masih berlaku menurut peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan daerah," tulis Fraksi Gerindra.</p><p>Adapun jenis Retribusi ada 3 (Tiga) yang pertama Retribusi Jasa Umum Tentang penghapusan objek retribusi. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh berpendapat bahwa perlu kita tinjau masing-masing OPD, kira-kira dimana dan Retribusi apa saja yang perlu kita hapus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi.</p><p>Kemudian untuk penambahan objek retribusi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh sangat setuju mengingat dalam masa pandemi ini banyak pelayanan pemakaman maupun penguburan mayat melibatkan tenaga kesehatan kita baik yang dari RSUD, Puskesmas dan Relawan lainnya perlu kita hargai dengan adanya aturan ini.</p><p>"Kemudian tempat retribusi pengedalian menara telekomunikasi perlu kita sesuaikan termasuk tarif Retribusi parkir sudah saatnya kita tegaskan dalam Ranperda," tulis Fraksi Gerindra.</p><p>Kedua, Retribusi Jasa Usaha dimana Retribusi pasar grosir dan pertokoan ini diharapkan oleh Fraksi Gerindra benar-benar menjadi prioritas untuk dibahas mengingat pertokoan/pasar adalah kacamata untuk pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Payakumbuh. Sebelum menentukan tarif retribusi, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh meminta data yang jelas tentang jumlah pertokoan/ pasar grosir, karena hal tersebut berkaitan nantinya dengan tarif dan jumlah PAD yang akan masuk dalam kas daerah.</p><p>"Retribusi tempat rekreasi dan olahraga disesuaikan dengan kondisi jika tidak diluar ruangan masyarakat tidak perlu dipungut pajak," tulis Fraksi Gerindra.</p><p>Ketiga tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mencermati berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Penempatan Izin Gangguan di Daerah dinyatakan dicabut/ tidak berlaku mengakibatkan penghapusan objek retribusi izin gangguan.</p><p>"Namun perlu kita tinjau lagi perizinan tertentu jika masih ada yang perlu kita masukkan dalam Ranperda," tulis Fraksi Gerindra di akhir dari naskah tersebut. </p>

Fraksi Gerindra DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Dalam Rapat Paripurna Terhadap 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD ...

Baca selengkapnya »

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Dalam Rapat Paripurna 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSRnTjadxZa-W9yEYNoyLqLds1q3nVYQD0oz6foBtNSbmoPRpSp1QAmKb5no4d6SCyXYzoE0wpy_PeL-A8noDNRyE2vR-kumWac9Wlh-5Au0yEVgdUeJgc9917nTXizWwYLnaZ9TENU8b/s1280/08EBF68B-F31D-4F38-B143-BA95AD010CBE.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcSRnTjadxZa-W9yEYNoyLqLds1q3nVYQD0oz6foBtNSbmoPRpSp1QAmKb5no4d6SCyXYzoE0wpy_PeL-A8noDNRyE2vR-kumWac9Wlh-5Au0yEVgdUeJgc9917nTXizWwYLnaZ9TENU8b/s320/08EBF68B-F31D-4F38-B143-BA95AD010CBE.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru Bicara Fraksi Amanat Bintang Perjuangan Opetnawati menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2021 dimana Perubahan APBD merupakan kebijakan yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat yang dituangkan dalam perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan.</p><p>"Namun demikian, perubahan rencana kerja pemerintah daerah tersebut juga harus di sinergikan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemeritah pusat yang saat ini menerapkan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19, yang diantara kebijakannya adalah mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanjanya sebesar 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19, dan itu berarti terjadi pergeseran anggaran Kota Payakumbuh sebesar 41,9 Milyar untuk menanggulangi covid19 di Kota Payakumbuh," kata Opet.</p><p>"Maka bila kita berkaca dari kondisi masyarakat kita saat ini, menurut kami sudah dalam jalan yang benar bila dilakukan perubahan anggaran belanja daerah kita," ulasnya lagi.</p><p>Menurut Opet, hal ini dapat dirujuk kepada PP nomor 12 tahun 2019 pasal 161 ayat 2 ditegaskan bahwa perubahan anggaran hanya dapat dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran, dimana perubahan itu bisa dilaksanakan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun  sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Keadaan darurat dan Keadaan yang luar biasa.</p><p>"Mungkin inilah alasan yang menjadi sandaran pemerintah daerah untuk memgajukan perubahan anggaran, yang akan sangat terhormat bila kita bahas secara lebih terinci pada sidang-sidang dan pertemuan berikutnya," terang Opet.</p><p>Sementara itu, terkait Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan Opet kalau sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa diberikan peluang kepada daerah untuk menentukan dan menetapkan tariff pajak dan pengaturan lainnya, sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dalam upaya meningkatkan local taxing power.</p><p>"Maka semakin perlu dilakukan inovasi terbaru dalam memperoleh PAD melalui pajak daerah, karena sebagian dari wajib pajak masih mempunyai tingkat kepatuhan yang rendah atas kewajibannya membayar pajak, maka sangat perlu dilakukan peninjauan terhadap regulasi yang mengatur tentang pajak. Namun dalam membahas dan menetapkan regulasi ini kita harus tetap melindungi dan menghormati kepentingan masyarakat dan melakukan kajian secara mendalam dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu yang sudah berpengalaman dalam membuat kebijakan public," papar Opet.</p><p>"Dukungan terbaik akan hadir dari fraksi kami apabila pada sentral pelayanan publik seperti pada sector kesehatan, catatan sipil, pendidikan dan lain-lain dapat diterima masyarakat secara gratis, namun dengan diberikannya kemudahan kepada masyarakat dalam urusan-urusan tersebut bukan berarti kita lemah dalam bidang disiplin administrasi," pungkasnya. </p>

Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional DPRD Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Dalam Rapat Paripurna 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD ...

Baca selengkapnya »

Pemandangan Umum Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh Terhadap 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYw60P2iRMD35ew2awrLHKx0jwXwOX9ODzfju_eBE8Sign_Jywf0i2trBd5SLZr9iNhn2grPrtPbYfPqaULZ5Hx_YlGnURYq1NQ1ew7nwaXW0sbpeok-kQRqFdDMQoVOeBzjA0Cyvd9MZQ/s1280/4C55BC73-1651-4095-806B-4EBD5C020ECB.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYw60P2iRMD35ew2awrLHKx0jwXwOX9ODzfju_eBE8Sign_Jywf0i2trBd5SLZr9iNhn2grPrtPbYfPqaULZ5Hx_YlGnURYq1NQ1ew7nwaXW0sbpeok-kQRqFdDMQoVOeBzjA0Cyvd9MZQ/s320/4C55BC73-1651-4095-806B-4EBD5C020ECB.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru Bicara Fraksi PPP Edward DF menyampaikan saran dan komentar terkait Ranperda APBD Perubahan TA 2021 dimana sesuai dengan waktu yang tinggal untuk Tahun Anggaran 2021 dan mulai menurunnya kondisi Pandemi Covid-19 diharapkan akan diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.</p><p>"Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan agar Pemerintah Kota melalui bidang Pendapatan lebih meningkatkan kinerja untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah baik melalui Penerimaan Pajak Daerah maupun melalui Retribusi Daerah," ungkapnya.</p><p>Kemudian, Edward juga menjelaskan sesuai dengan amanat dari Kementerian Keuangan melalui SE Nomor 02/PK/2021 tentang alokasi dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebesar lebih kurang Rp. 41,9 Milyar.</p><p>"Maka kami menyarankan Pemerintah Kota benar-benar serius manyikapinya baik melalui Dinas Kesehatan dengan memenuhi sarana dan prasarana untuk pengobatan dan pencegahan Covid-19 serta aksi yang nyata terhadap program kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat," kata Edward. </p><p>Edward menyampaikan masukan untuk OPD-OPD yang melaksanakan pekerjaan fisik pasca ditetapkan perubahan APBD agar benar-benar melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan schedule keuangan dan schedule teknis.</p><p>"Kondisi perkembangan wabah COVID 19 yang sudah mulai  menurun dan dengan telah dimulainya proses belajar dan mengajar tatap muka di Kota Payakumbuh, maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menyarankan agar Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk bisa lebih tertib menjalankan protokol Kesehatan dan kami berharap disediakan anggaran untuk sarana dan prasarananya," kata Edward.</p><p>Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) sangat mendukung Rancangan Peraturan Daerah ini karena Naskah Akademisnya telah disusun malalui suatu metode survey langsung terhadap seluruh wajib pajak.</p><p>"Penyesuaian tarif Pajak Hotel dan Restoran berdasarkan klasifikasi, menurut hemat kami akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap wajib pajak dan optimalisasi pengelolaannya oleh Pemerintah Kota," ujar Edward.</p><p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) menekankan agar Pemerintah Kota melalui Pengelola Pajak Daerah ini benar-benar berkomitmen terkait dengan pemungutan pajak dan penagihan pajak serta menjalankan sanksi sesuai Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang berlaku.</p><p>Sedangkan untuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah diamana Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, dari uraian Nota yang disampaikan maka Retribusi Jasa Umum adalah Penyesuaian dengan mengakomodir aturan yang lebih tinggi seperti penghapusan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Penghapusan Penggantian bea cetak KTP, Perubahaan formulasi tarif retribusi menara telekomunikasi dan penyesuaian tarif retribusi berdasarkan indeks harga barang/jasa.</p><p>Edward mengulik salah satu tambahan adalah objek restribusi tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat yang diselenggarakan oleh Pemerintah. </p><p>"Sehubungan dengan penambahan ini maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap kepada Pemerintah Kota Payakumbuh agar memprioritaskan untuk umum pembangunan/penyediaan tempat pemakaman sebagai wujud dari pelayanan terhadap masyarakat," kata Edward.</p><p>Retribusi Jasa Usaha adalah berupa penyesuaian tarif dari retirbusi pasar dan pertokoan serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap pendapatan dari retribusi ini lebih maksimal walaupun untuk jasa usaha pasar dan pertokoan tarifnya ditinjau untuk diturunkan.</p><p>Restribusi Perizinan Tertentu yang merupakan bagian dari perubahan terhadap penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi dan penghapusan terhadap izin gangguan sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2005, dalam hal ini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) berharap agar OPD Teknis sebagai pelaksana lebih fokus dan berkomitmen terhadap Restribusi Perizinan Tertentu ini. </p>

Pemandangan Umum Fraksi PPP DPRD Kota Payakumbuh Terhadap 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD ...

Baca selengkapnya »

Fraksi PKS DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhSEVQi1VQkRcjtAOtxPKJONJAdskoRk1i4yOwZ0JpmGH69BRWINpX-WjoLC0lJthG7FVu-eaZmFMJsqC-NfojVFcazQSuoDDK9RKEpyb7_AqzyvRo9tTFRBKl6JLfxvn-JgiyX1GJcwyD/s1280/ADC29638-D989-4F49-A3B2-1B3F9A81F8E8.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhSEVQi1VQkRcjtAOtxPKJONJAdskoRk1i4yOwZ0JpmGH69BRWINpX-WjoLC0lJthG7FVu-eaZmFMJsqC-NfojVFcazQSuoDDK9RKEpyb7_AqzyvRo9tTFRBKl6JLfxvn-JgiyX1GJcwyD/s320/ADC29638-D989-4F49-A3B2-1B3F9A81F8E8.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE --- </b>Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru Bicara Fraksi PKS Heri Iswandi Dt. Muntiko Alam menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 dengan awalnya menjelaskan Pandemi covid-19 sudah berlangsung hampir dua tahun. Tentunya dengan kondisi ini pemerintah tetap melakukan pencegahan dan penanggulangan covid-19 ini serta berupaya menstimulan bagaimana roda perekonomian tetap berjalan dengan baik. </p><p>"Karena dua hal ini adalah prioritas kerja pemerintah di setiap level baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam rencana kerja tahun berjalan akan ada penyesuaian dan perubahan dari segi anggaran. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dari segi kebijakan pemerintah yang lebih tinggi atau dalam rangka rasionalisasi pendapatan dan belanja daerah," kata Heri.</p><p>Dari sisi pendapatan menurut Heri secara umum pendapatan yang di targetkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Terutama pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat. Fraksi PKS dapat memahami bahwa pendapatan daerah Kota Payakumbuh sebagian masih ditopang dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pusat maka akan berdampak langsung pada segi pendapat daerah Kota Payakumbuh. </p><p>"Oleh karena itu peningkatan pendapatan asli daerah harus senantiasa di upayakan secara maksimal, agar secara bertahap Kota Payakumbuh bisa menuju daerah yang mandiri. Fraksi PKS optimis bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh dapat melakukan upaya menuju kemandiran tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari prestasi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PBB) yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah," ulasnya.</p><p>Dari sisi Belanja Daerah, dijelaskan Heri kalau belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 731.041 milyar mengalami kenaikan sebesar Rp. 15,67 Milyar, sehigga menjadi Rp. 746,71 Milyar atau sekitar 10.87%. </p><p>"Untuk pos belanja ini tentunya selain belanja rutin pemilihan program dan kegiatan yang di prioritaskan adalah upaya penanggangan covid serta mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh," ungkapnya.</p><p>Sementara itu dari segi Pembiayaan, Heri menerangkan kalau pembiayaan daerah yang semula diestimasikan sebesar Rp. 19,7 M mengalami peningkatan sebesar Rp 45,1 Milyar sehingga menjadi RP 64,8 Milyar. </p><p>"Fraksi PKS berharap pembiayaan yang dilakukan kedepannya dapat memiliki dampak signifikan terhadap penambahan pendapatan daerah," ujarnya.</p><p>Fraksi PKS juga menyampaikan beberapa hal seperti dengan masih belum berakhirnya covid-19 ini tentunya upaya pencegahan berupa sosialisasi protokol kesehatan tetap digalakan ke masyarakat serta memfasilitasi pola hidup sehat di era new normal ini. Kemudian dari segi penanganan serta upaya penyembuhan hal ini yang menjadi prioritas selanjutnya. </p><p>"Hal ini di karenakan covid ini sudah menjadi cluster kelurga, sehingga makin banyak yang masyarakat terpapar virus ini baik yang terkonfirmasi maupun belum terkonfirmasi," kata Heri.</p><p>Fraksi PKS berharap pemko bisa memberikan support dan fasilitas kepada para pedagang serta pengusaha UMKM dan UKM untuk kembali beraktivitas ekonomi secara baik, hal ini untuk menunjang peningkatan roda ekonomi di tengah masyarakat.</p><p>Terkait Ranperda tentang Pajak Daerah, Heri Iswandi menyampaikan Pemerintah Daerah perlu mengelola pajak daerah ini dengan cermat dan profesional. Dengan demikian sumber pajak daerah berupa ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini dapat di optimalkan penerimaannya.</p><p>Berdasarkan kajian dan penelusuran lebih dalam oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, maka kami sepakat adanya penyesuaian tarif pajak utamanya untuk hotel dan restaurant. Dengan adanya penyesuaian tarif berdasarkan klasifikasi ini membuat para wajib pajak di perlakukan secara adil. Dan kemudian penyesuaian tarif ini dapat memicu penerimaan pajak daerah bisa lebih di tingkatkan," ulasnya.</p><p>Terkahir, terkait dengan Ranperda tentang Retribusi daerah, Heri Iswandi menyebut sama halnya dengan pajak daerah, retribusi juga merupakan sumber pendapatan daerah. Oleh sebab itu pungutan yang akan dilakukan tersebut perlu diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p><p>"Adanya perubahan besaran tarif dan penambahan objek juga merupakan penyesuaian kondisi terkini. Hal ini tentunya diterima, dengan adanya pemyesuaian-penyesuaian ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Kota Payakumbuh," pungkas Heri. </p>

Fraksi PKS DPRD Kota Payakumbuh Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD P...

Baca selengkapnya »

Fraksi Demokrat DPRD Payakumbuh Sampaikan 3 Pemandangan Umum Terhadap 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXv9y0EXZXBvoPK8yltTwGq7RqF7Xor62428rRkP86bs8JSedZP6J4OD5nEBSX7fXHY2PvT6C3H8hKvWMlepUNbOSCUHUy7TUfJ3ATpqn_7Bhp9TV6T45iZsHLgb1JDkacIH-VkmEzGV87/s1280/45C6E3D4-92F1-4154-90A0-1A2FF703D2FD.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXv9y0EXZXBvoPK8yltTwGq7RqF7Xor62428rRkP86bs8JSedZP6J4OD5nEBSX7fXHY2PvT6C3H8hKvWMlepUNbOSCUHUy7TUfJ3ATpqn_7Bhp9TV6T45iZsHLgb1JDkacIH-VkmEzGV87/s320/45C6E3D4-92F1-4154-90A0-1A2FF703D2FD.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE --- </b>Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Joko Purwanto menyampaikan terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021, Fraksi Demokrat mengapresiasi atas Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2021. </p><p>"Fraksi Partai Demokrat memahami dan menerima terhadap perubahan APBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dimana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja. Sementara keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa," papar Joko.</p><p>Kemudian, dijelaskannya di tengah keadaan pandemi global Covid-19 yang masih belum jelas kapan akan berakhir dan telah memberikan dampak bagi perekonomian sehingga menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap asumsi ekonomi makro dan merubah basis perhitungan yang signifikan terlebih APBD Kota Payakumbuh dari sisi pendapatan daerah baik itu PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah. </p><p>"Merespon dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan dengan PMK nomor peraturan menteri dalam negeri  no 64 tahun 2020, Perpres No 72 tahun PMK nomor 117/PMK.07/2021 dan SE-02/PK/2021 adanya kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanjanya sebesar 8% untuk penanganan dampak pandemic covid-19 di Kota Payakumbuh," kata Joko.</p><p>Selanjutnya, Fraksi Demokrat menanggapi penyampaian Nota penjelasan Wali Kota Payakumbuh tentang perubahan APBD Kota Payakumbuh TA 2021. Fraksi Partai Demokrat, memberikan pandangan umum terkait beberapa hal. </p><p>Terkait dengan pendapatan daerah, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan total pendapatan Rp.681,82M Dengan komposisi PAD sebesar Rp.93,15 Milyar, Dana perimbangan sebesar Rp.538,84 Milyar Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.18,53 Milyar. </p><p>"Prinsip dasar arus Pendapatan adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah dapat terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar arus Belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multyplier effect terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kota Payakumbuh yang lebih berkeadilan," jelas Joko.</p><p>Terkait dengan belanja, menurut Joko walaupun secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami penurunan tapi belanja daerah dalam perubahan APBD 2021 ini bertambah Rp15,67 Milyar dari semulaj Rp 731,04 M direncanakan menjadi Rp 746,71 Milyar. Berkenaan dengan pembiayaan pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 dari semula yang direncanakan Rp.19,7 Milyar menjadi Rp.64,8 Milyar.</p><p>Berkenaan dengan ranperda perubahan APBD tahun 2021 Joko juga menyampaikan beberapa poin dimana Fraksi Partai Demokrat memahami benar situasi dan kondisi anggaran yang dimiliki Pemko.</p><p>"Adalah tidak mudah untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca Covid-19. Namun, kita harus tetap optimis dan menyadari pentingnya kerjasama sinergis dan dukungan semua pihak. Kami menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2021 sudah tepat yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah," ungkapnya.</p><p>Fraksi Demokrat juga sependapat kalau rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala prioritas merupakan salah satu opsi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. </p><p>"Namun kami melihat adanya penurunan pendapatan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 14,08 Milyar termasuk pada RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh, Mohon penjelasannya," ulas Joko.</p><p>Joko menambahkan, pemerintah pusat memprioritaskan pencegahan penyebaran covid-19 dengan tetap mengupayakan pemulihan stabilitas perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat terutama bagi masyarakat yang betul-betul terdampak dengan pembatasan dan aturan terkait Corona sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh merespon dengan menganggarkan Rp 5,49 Milyar bagi masyarakat yang ikut terdampak covid-19.</p><p>"Untuk itu Fraksi Partai Demokrat mempunyai harapan yang besar agar bantuan ini tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kota  Payakumbuh. Untuk itu kami meminta pada pemerintah kota melalui dinas terkait agar tim verifikasi dan validasi bekerja optimal dalam hal pendataan bagi masyarakat calon penerima bantuan. Kami juga berharap pada dinas terkait agar data yang dipakai tidak hanya mengacu pada DTKS saja tetapi betul-betul kondisi kekinian yang terjadi di tengah masyarakat supaya lebih terwujudnya prinsip keadilan bagi seluruh masyarkat di kota Payakumbuh," jelasnya.</p><p>Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah, Fraksi Partai Demokrat menghargai upaya dari pemerintah Kota Payakumbuh yang berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD), antara lain melalui Perda Pajak Daerah ini. </p><p>"Kami sependapat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi Partai Demokrat secara prinsip menyambut baik Raperda Pajak Daerah ini," tukuknya.</p><p>Terakhir, terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah, Joko menegaskan kalau UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Retribusi Jasa Umum sebagai jenis Retribusi yang dikenakan atas jasa umum, yaitu jasa atau pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. </p><p>"Berdasarkan definisi tersebut, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan antara Retribusi Jasa Umum dengan jenis retribusi yang lain, yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adalah bahwa Retribusi Jasa Umum memiliki dimensi pelayanan publik dengan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum," ungkap Joko.</p><p>Sementara itu, penentuan objek dan jenis serta penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang baik dan tepat dengan memperhatikan biaya penyediaan jasanya, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, pada akhirnya akan semakin banyak jenis pelayanan jasa umum yang dapat secara mandiri berkembang sehingga diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas jasa pelayanannya.</p><p>"Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Fraksi Partai Demokrat dapat memahami perlunya meninjau kembali sebagian obyek Retribusi Jasa umum,Retribusi Jasa Usaha dan tarif Retribusi perizinan tertentu Namun demikian untuk besaran tarif kami perlu membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja pansus yang akan dibentuk," pungkasnya.</p><p>Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kota Payakumbuh, bahwa manajemen pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkualitas, tidak sekedar bertumpu pada ketaatan aturan dan perundangan-undangan yang berlaku, tapi juga taat azas dan filosofi kebijakan politik anggaran yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Payakumbuh. </p><p>"Kita semua mempunyai harapan yang sama, dengan ditetapkannya 3 buah ranperda Kota Payakumbuh ini dapat menjadi titik perbaikan bagi kemajuan kota payakumbuh. Semoga keterpaduan langkah dan sinergisitas upaya yang kita lakukan dapat mempercepat tercapainya visi misi Kota Payakumbuh yang kita cintai ini," pungkasnya. </p>

Fraksi Demokrat DPRD Payakumbuh Sampaikan 3 Pemandangan Umum Terhadap 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD P...

Baca selengkapnya »

Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Payakumbuh Terhadap 3 Ranperda

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNSFUYjQuPVpWDmpCwSvPMmI2joYnvc-_uT6xKASnnTw5e_H7FSyInUZwRM0LoViom1QQBpnE6XHuVRYDvl1-WpL4x3aZKqLC8df-aeQ2oug45N3QnsACCmN-wnFPGjCj4hyphenhyphen-2yZKkHhrG/s1280/6188C1C3-597B-4E90-A8EE-12651B6627BB.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNSFUYjQuPVpWDmpCwSvPMmI2joYnvc-_uT6xKASnnTw5e_H7FSyInUZwRM0LoViom1QQBpnE6XHuVRYDvl1-WpL4x3aZKqLC8df-aeQ2oug45N3QnsACCmN-wnFPGjCj4hyphenhyphen-2yZKkHhrG/s320/6188C1C3-597B-4E90-A8EE-12651B6627BB.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, ranperda Pajak Daerah dan ranperda Retribusi Daerah digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (30/8).</p><p>Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hamdi Agus, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Wulan Denura, Armen Faindal, Anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda yang mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh. </p><p>Dikatakan Hamdi Agus, pada rapat parpurba sebelumnya, Senin, 23 Agustus 2021 lalu, wali kota yang diwakili sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021. Sekaligus juga Nota  Penjelasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah yaitu Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.</p><p>"Sehubungan dengan ketiga Ranperda tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum," kata Hamdi.</p><p>Juru Bicara Fraksi Golkar Maharnis Zul menyampaikan pemandangan fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 dimana ada 5 catatan seperti secara proporsional kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan adalah 13,66%. </p><p>"Kami minta kalau dapat dinaikkan dengan estimet 15%," ungkapnya.</p><p>Kemudian Maharnis Zul juga menanyakan berapa Pemko memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) tahun ini dan untuk apa saja dana itu digunakan.</p><p>Maharnis Zul juga menyebut kalau Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terutama yang bersifat Non Fisik yang kurang jelas out come, benefit dan impacnya hendaknya menjadi bahan pertimbangan oleh Pemko Payakumbuh.</p><p>Sementara itu, untuk penanganan Covid-19 anggarannya Rp 36,2 Milyar. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Ketua Satgas Covid-19 beserta seluruh jajaran yang dengan serius telah berupaya menanggulangi semaksimal mungkin penyebaran virus Covid-19. </p><p>"Menurut laporan serapan dana untuk penanggulangan Covid-19 ini masih rendah. Baik untuk bantuan terhadap dampak ekonomi maupun untuk operasional. Kami Fraksi Partai Golkar berharap kiranya Ketua Satgas beserta jajaran memikirkan langkah-langkah strategis program dan kegiatan apa yang mesti dilakukan sehingga penanganan Covid-19 sesuai dengan harapan. Serapan dana tentunya berbanding dengan kegiatan yang dilakukan," tukuknya.</p><p>Menariknya, walaupun rapat paripurna ini membicarakan anggaran perubahan, namun Fraksi Golkar juga menyampaikan masukan terkait masalah mutasi, promosi dan demosi di lingkungan Pemko Payakumbuh. Dimana mutasi bertujuan untuk penyegaran atau promosi, namun kenyataannya menyuguhkan lain. </p><p>"Ada yang trenyuh setelah mutasi. Batinnya merasa tersiksa. Begitu juga pandangan  orang dari luar. Rasanya si anu itu kurang pas disitu. Maka pertimbangan logika dan pertimbangan perasaan perlu menjadi bahan kajian. Kepada yang  memberikan pertimbangan, yang tergabung dalam wadah Baperjakat, kami harapkan dengan bijak, memberikan masukan sebelum pimpinan membubuhkan tanda tangannya," kata Maharnis Zul.</p><p>Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Fraksi Golkar menilai berdasarkan evaluasi masih rendah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib  pajak. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan penyederhanaan dan sinkronisasi beberapa regulasi termasuk peraturan tentang pajak. Tujuan yang ingin dicapai agar tercipta iklim yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. </p><p>"Karena rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menyiratkan perlu untuk melakukan peninjauan terhadap regulasi" ungkap Maharnis Zul.</p><p>Dijelaskan Maharnis Zul, peninjauan yang dimaksud adalah penyederhanaan beberapa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Landasan Yuridis tentang penyederhanaan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 yang mengatur mulai dari pendaftaran wajib pajak sampai sanksi perpajakan.</p><p>"Penyederhanaan tentang pajak ini ada 3 poin yaitu Penyesuaian tarif pajak hotel, Penyesuaian tarif pajak restoran, Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak," tegasnya.</p><p>Menurut Fraksi Golkar, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat optimalisasi pengelolaan pajak daerah terkait pemungutan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).</p><p>Berdasarkan penyederhanaan tersebut di atas kami dari Fraksi Partai Golkar berharap Wajib Pajak di Kota Payakumbuh didata dengan sungguh-sungguh sehingga lahir data primier, kemudian penyederhanaan regulasi ini disosialisasikan kepada wajib pajak baik lisan maupun tulisan, petugas pajak harus dipilih orang yang gigih, santun dan komunikatif.</p><p>"Melalui UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak ada yang bisa mengelak dari wajib pajak. Kedepan, target PAD dari pajak hendaknya bisa kita capai," ungkapnya.</p><p>Terakhir, terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Fraksi Golkar bertanya jenis-jenis retribusi apa saja yang bisa kita pungut sebagai sumber PAD dan dikaitkan dengan fasilitas yang  dapat diberikan kepada si menfaat.</p><p>,"Kami berharap kepada yang memanfaatkan fasilitas tidak ada yang lolos dari pembayaran retribusi. Jujur mungkin kita akui bahwa selama ini ada saja yang berdalih untuk mengelak dari pembayaran retribusi. Atau ada oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan perbuatan diluar ketentuan. Uang retribusi dipungut tapi karcis tidak diberikan. Penyetoran hanya berdasarkan sobekan karcis," tegasnya.</p><p>Selanjutnya Maharnis Zul juga menanyakan adakah kiat-kiat yang jitu yang terpikirkan agar masyarakat dengan kesadaran personal atau lembaga menunaikan kewajibannya membayar retribusi dan pajak.</p><p>Terakhir kami bersaran agar obyek retribusi yang telah dihapuskan harus betulbetul konsisten untuk tidak memungutnya dengan dalih apapun. Jika ada petugas yang masih coba-coba menerima pemberian uang dengan berbagai alasan haruslah diberikan sangsi yang tegas. Dan petugas-petugas yang sibuk melayani masyarakat sementara retribusinya telah dihapuskan haruslah diberikan tambahan pendapatan yang wajar sesuai dengan regulasi yang berlaku," pungkasnya. </p>

Pemandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Payakumbuh Terhadap 3 Ranperda

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) APBD ...

Baca selengkapnya »

Pemuda Kampung Adat Balai Kaliki Belajar Membuat Kerambit

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfVCZsxX0OlOuD83L_x62m9JhyphenhyphenPG92ARMd3QWtPXqfSm2qljE0xVxtEI1YbwSllh_QU-WR8drUjFvZu07iNxxQw21nis8sqC_pi_D73An-EV4NkMQ4NrcD697XZyB-J9XxK32olnue55g6/s511/8ABC42C6-6D3B-438F-B8CA-43494A8342ED.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="325" data-original-width="511" height="204" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfVCZsxX0OlOuD83L_x62m9JhyphenhyphenPG92ARMd3QWtPXqfSm2qljE0xVxtEI1YbwSllh_QU-WR8drUjFvZu07iNxxQw21nis8sqC_pi_D73An-EV4NkMQ4NrcD697XZyB-J9XxK32olnue55g6/s320/8ABC42C6-6D3B-438F-B8CA-43494A8342ED.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Hari kedua, pelaksanaan kegiatan Silek Arts Festival (SAF) Tahun 2021 untuk Kota Payakumbuh berlangsung padat dengan kegiatan Workshop Kerambit. Workshop kerambit itu diikuti Pemuda dan Pemudi Perkampungan Adat Balai Kaliki bertempat di Medan Nan Bapaneh Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Minggu (29/8/2021).</p><p>Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Payakumbuh Doni Saputra, S.Sos yang didaulat sebagai nara sumber memaparkan, saat ini banyak warisan leluhur yang hampir dilupakan. Salah satunya adalah Kerambit. Kerambit atau Karambit merupakan senjata tradisional  Indonesia yang berasal dari Minangkabau yang saat ini banyak diproduksi di Negara Malaysia dan Fhilipina. </p><p>Kerambit adalah sebuah pisau kecil berbentuk melengkung yang digunakan pendekar Minangkabau untuk melawan penjajahan yang dianggap sebuah senjata yang mematikan didunia. Bentuknya kecil dan imut. Walaupun kecil dan imut, tetapi sangat berbahaya sebab bisa menyayat yang paling dalam dan merobek yang paling luas terhadap anggota tubuh lawan, kata Doni dihadapan peserta.</p><p>“Pada kegiatan SAF Tahun 2021 dari 6 kota / kabupaten yang digelar secara serentak di Sumatera Barat berlangsung dari 21 s/d 31 Agustus 2021 yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Payakumbuh Kabupaten Sinjujung, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk Kota Payakumbuh sengaja menampilkan agenda tersendiri dari 6 kota / kabupaten itu. “Kita, menampilkan Pameran Kurambit dan langsung pembuatan Kurambit di arena acara, dari menempa besi, membuat hulu/tangkai dan sarung Kurambit”, pungkas Doni.</p><p>Salah seorang peserta Muhammad Arif Pemuda Kampuang Adat Balai Kaliki, ketika dihubungi media merasa senang dengan kegiatan workshop ini. Sebagai anak muda, kita lupa dengan senjata tradisonal Minangkabau diantara Kurambit ini. Senjata yang sangat mematikan ini sangat ditakuti Penjajah Belanda saat itu, mestinya anak muda sebagai pewaris adat, perlu tau dilestarikan kembali.</p><p>“Kita takuti, senjata warisan leluhur yang dipakai Pendekar Minangkabau itu saat ini banyak diproduksi negara lain seperti yang disampaikan nara sumber di Negara Malaysia dan Fhilipina. Karena kita tidak mengenalnya, kita membeli produk yang dibuat dari luar. Padahal, seharusnya kita sendiri yang mengolahnya”, kata Arif. </p>

Pemuda Kampung Adat Balai Kaliki Belajar Membuat Kerambit

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Hari kedua, pelaksanaan kegiatan Silek Arts Festival (SAF) Tahun 2021 untuk Kota Payakumbuh berlangsung padat d...

Baca selengkapnya »

Walikota Riza Falepi Kukuhkan Pengurus KAN Dan Bundo Kanduang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNsV-w69uYMfumKeeXhx6RXOXGNbRCs389wiZKEqyyph_QlpjqNSPzFQ5PLjXWJtWHdw8STSpW2t6taDaNMpLPPw8kVlDF3Q4ZUlXZUSyDRlzyBlvXEzSJ9QtFuNbDnztjFRuaH70MxPhl/s1280/89C34882-83B9-4422-AB56-021646A33D43.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNsV-w69uYMfumKeeXhx6RXOXGNbRCs389wiZKEqyyph_QlpjqNSPzFQ5PLjXWJtWHdw8STSpW2t6taDaNMpLPPw8kVlDF3Q4ZUlXZUSyDRlzyBlvXEzSJ9QtFuNbDnztjFRuaH70MxPhl/s320/89C34882-83B9-4422-AB56-021646A33D43.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE —</b> Bertempat dihalaman kantor Camat Lamposi Tigo Nagori (Latina), walikota Payakumbuh Riza Falepi kukuhkan Pengurus Kerapatan Adat Nagori (KAN) dan Bundo Kanduang di 3 (tiga) nagari di kecamatan Latina, yakni nagori Parambahan, Sungai Durian dan nagori Koto Panjang, Senin (30/8).</p><p>Dari ketiga nagori yang dikukuhkan walikota Riza Falepi, pengurus KAN dan Bundo Kanduang nagari Sungai Durian akan bekerja untuk nagori di periode 2021-2026, serta nagori Parambahan dan nagori Koto Panjang periode 2020-2025.</p><p>Adapun untuk total seluruh pengurus KAN dan Bundo Kanduang di ketiga nagori yang dikukuhkan berjumlah sebanyak 121 orang. Serta untuk pengurus KAN nagori Parambahan periode 2020-2025 yang dikukuhkan yakni W. Dt. Tamarajo sebagai ketua, JL. Dt. Asa Batuah sebagai wakil ketua, Dedi Kurniawan Ongku Lisma dan Z. Dt. Mulia Saiyosebagai sekretaris serta M. Dt. Ogah sebagai bendahara. Dan Bundo Kanduang yang dikukuhkan yakni Syafni, S. Pd. I sebagai ketua, Cornelia, SE sebagai wakil ketua 1, Indrawati sebagai wakil ketua 2, Mulyawati sebagai wakil ketua 3, Herlini, A. Md sebagai sekretaris, Khalijah sebagai wakil sekretaris dan Ratiherawati, S. Pd sebagai bendahara.</p><p>Sedangkan Pengurus KAN Nagori Koto Panjang periode 2020-2025 yang dikukuhkan yakni H. E. N. Dt. Majo Lobiah Nan Putiah sebagai ketua, N. Dt. Tunadie sebagai wakil ketua 1, Drs. M. Dt. Patiah Nan Kuniang sebagai wakil ketua 2, U. Dt. Paduko Malano sebagai wakil ketua 3, K. Dt. Mangkuto Sati sebagai wakil ketua 4, Drs. H. A. S. Dt. Majo Lobiah Nan Kuniang sebagai sekretaris, I. M. Dt. Naro sebagai wakil sekretaris, H. Z. Dt. Rajo Bosa, S. Pd sebagai bendahara dan Drs. M. Dt. Parpatiah sebagai wakil bendahara. Dan Bundo Kanduang yang dikukuhkan periode 2020-2025 yakni Nur’aini sebagai ketua, Agustina sebagai wakil ketua 1, Despita Reni sebagai wakil ketua 2, Ismarti sebagai wakil ketua 3, Ritawati sebagai sekretaris, Santi Alminda sebagai wakil sekretaris dan Yuliza sebagai bendahara.</p><p>Kemudian Pengurus KAN nagori Sungai Durian periode 2021-2026 yang dikukuhkan yakni H. Irman, Dt. Pangulu Sati sebagai ketua, B. Dt. Paduko Sindo sebagai wakil ketua 1, Y. Dt. Bandaro Bunsu sebagai wakil ketua 2, S. Dt. Ajo Dirajo sebagai wakil ketua 3, M. Dt. Gindo Simarajo sebagai wakil ketua 4, Yanuar Imam sebagai sekretaris, Y. Dt. Majo Adia sebagai wakil sekretaris, dan A. Dt. Parpatiah sebagai bendahara. Dan untuk Bundo Kandung nagari Sungai Durian periode 2021-2026 yang dikukuhkan yakni Lendriati sebagai ketua, Rismalia, S. Pd sebagai wakil ketua 1, Mairastiti sebagai wakil ketua 2, Lismawati sebagai wakil ketua 3, Rini Setiawati sebagai sekretaris, Disna Harifa sebagai wakil sekretaris, Hj. Yendra Siswati sebagai bendahara dan Linda. P sebagai wakil bendahara.</p><p>Setelah dikukuhkan, Walikota mengucapkan selamat kepada Pengurus KAN dan Bundo Kanduang yang baru dan terima kasih kepada pengurus lama atas pengabdian selama ini.</p><p>“Terimakasih kepada pengurus yang lama dan juga warga di wilayah Latina atas bantuan dan partisipasi dalam pembangunan kota selama ini,” ujar Riza Falepi.</p><p>Disampaikan Riza, wilayah Latina merupakan kecamatan baru di kota Payakumbuh, dan setelah dilakukan pemekaran ditahun 2009 silam, sudah dua kali pengukuhan berlangsung terhadap pengurus KAN dan Bundo Kanduang yang mengabdi untuk nagori di kecamatan Latina.</p><p>Menurut walikota dua periode itu, Latina merupakan wilayah yang sangat strategis untuk kota Payakumbuh, karna Latina merupakan wilayah baru dan masih sangat bagus dalam perencanaan untuk pengembangan dan pembangunan yang hal ini untuk kemajuan kota Payakumbuh kedepannya.</p><p>“Dengan telah dilantiknya pengurus KAN dan Bundo Kanduang yang baru ini, semoga kedepan sinergitas antara masyarakat adat dan pemerintah akan semakin erat lagi sehingga membawa perubahan yang semakin lebih baik untuk Latina dan terutama untuk kota Payakumbuh”, harap Riza Falepi.</p><p>Dalam kesempatan pengukuhan tersebut, turut hadir Ketua LKAAM Provinsi Sumatra Barat yang diwakili H. D. Dt. Rajo Paduko Nan Bagonjong menyampaikan terhadap pengurus KAN dan Bundo Kanduang yang telah dilantik, diharapkan kepada seluruh elements masyarakat nagori di Latina untuk dapat selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan untuk kemajuan kedepannya.</p><p>”Kiranya masyarakat adat kita dapat menjaga kekompakan antara kultur dan struktur yang ada. Dengan kerjasama yang baik antara masyarakat adat bersama pemerintah daerah tentu untuk mewujudkan Payakumbuh yang lebih maju kedepannya,” tukas Dt. Rajo Paduko Nan Bagonjong.</p><p>Acara pengukuhan KAN dan Bundo Kanduang di kecamatan Latina turut dihadiri unsur Forkopimda Payakumbuh, sejumlah Kepala OPD, ketua KAN se-kota Payakumbuh, LKAAM Provinsi Sumatra Barat, LKAAM Kota Payakumbuh serta Niniak Mamak dan Bundo Kanduang di Nagori-Nagori Kecamatan Latina.</p>

Walikota Riza Falepi Kukuhkan Pengurus KAN Dan Bundo Kanduang Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

Payakumbuh, SUMATRALINE — Bertempat dihalaman kantor Camat Lamposi Tigo Nagori (Latina), walikota Payakumbuh Riza Falepi kukuhkan Pengurus ...

Baca selengkapnya »

Pemko Payakumbuh Gelar Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Tahun 2021

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcRS8kQaNVvCMbR8ZjMkMRzvFAv_aw5zSHZowY3lGwonafJmszn_goQJuEHc8HgEBt9tebBdqQKCrxgbYvvIex2poxjgnjn36ISehZMiVpixuywhNs3BQrAC0uPFPJxbXQ59BcUrGSohsH/s1600/A16F16F3-E24D-4091-896A-634B595CBCE3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcRS8kQaNVvCMbR8ZjMkMRzvFAv_aw5zSHZowY3lGwonafJmszn_goQJuEHc8HgEBt9tebBdqQKCrxgbYvvIex2poxjgnjn36ISehZMiVpixuywhNs3BQrAC0uPFPJxbXQ59BcUrGSohsH/s320/A16F16F3-E24D-4091-896A-634B595CBCE3.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Padang, SUMATRALINE —</b> Sebanyak 75 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengikuti ujian dinas tingkat I (satu) dan II (dua) serta penyesuaian ijazah yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Payakumbuh Senin(30/8).</p><p>Kegiatan yang dipusatkan di UPT BKN Padang dibuka secara langsung oleh Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh Drs.Ifon Satria Can, M.Si yang diwakili Sekretaris Dewi Mulia, SSTP. M.Si.</p><p>Dewi Mulia menyebutkan Ujian Dinas Dilaksanakan sesuai dengan Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dimana setiap PNS yang sudah memenuhi syarat dapat melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.</p><p>Kemudian Ujian tersebut dibagi menjadi ujian dinas tingkat 1 yaitu ASN Naik Pangkat dari Golongan II ke Golongan III dan ujian dinas tingkat 2 yaitu ASN Naik Pangkat dari Golongan III ke Golongan IV. Sedangkan untuk penyesuaian ijazah mulai dari SMP, SMA, DIII, SI.</p><p>Untuk ujian dinas tingkat 2 di ikuti 8 ASN, selanjutnya ujian dinas tingkat 1 dan penyesuaian ijazah sebanyak 67 ASN, Ujian Dinas memakai sistem (CAT, Kualifikasi Personal dan Kompetensi Managerial) dan Wawancara Untuk Ujian TK II.</p><p>Melalui ujian dinas dan penyesuaian ijazah, akan dapat mengetahui tingkat kemampuan setiap ASN yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p><p>"Juga agar seluruh ASN yang telah memenuhi syarat naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dapat mengembangkan diri melalui peningkatan kualitas," ucap Dewi </p>

Pemko Payakumbuh Gelar Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Tahun 2021

Padang, SUMATRALINE — Sebanyak 75 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mengikuti ujian dinas tingka...

Baca selengkapnya »

Kota Payakumbuh Mencari Ketua BAZNAS Baru Periode 2021-2026

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghXO1fEeyILqJghFFK75yK8ZfRcHk33iK1rmGcQaouOfiaMUKCH4dEM8rGupaFqBeYHrAv3xe9TxZ_HhzI9r-FiAo5ncRY4qZacPxUZhTLyL7XRBlG5foEiN7qlKT7kwtb8Os-_9pKESvw/s1280/7B131891-0DE9-4BAC-ABFD-078FC7A99C10.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="851" data-original-width="1280" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghXO1fEeyILqJghFFK75yK8ZfRcHk33iK1rmGcQaouOfiaMUKCH4dEM8rGupaFqBeYHrAv3xe9TxZ_HhzI9r-FiAo5ncRY4qZacPxUZhTLyL7XRBlG5foEiN7qlKT7kwtb8Os-_9pKESvw/s320/7B131891-0DE9-4BAC-ABFD-078FC7A99C10.jpeg" width="320" /></a></div><br /><p><br /></p><p><b>Payakumbuh, SUMATRALINE ---</b> Pemerintah Kota Payakumbuh membuka kesempatan kepada masyarakat yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2021-2026.</p><p>Menurut keterangan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasril kepada media, Senin (30/8), seleksi ini digelar dalam rangka pengisian pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh Periode 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.</p><p>Dijelaskannya, ketentuan persyaratan umum adalah:</p><p>1. Warga Negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia;</p><p>2. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;</p><p>3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan dokter; </p><p>4.Tidak menjadi anggota partai politik dan terlibat politik praktis;</p><p>5. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;</p><p>6. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;</p><p>7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;</p><p>8. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain;</p><p>9. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi, bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Sementara itu, untuk ketentuan pendaftaran pengumuman seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2021-2026 dapat dilihat melalui website Kota Payakumbuh dan papan pengumuman pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.</p><p>"Pendaftaran seleksi dibuka mulai tanggal 27 Agustus s/d 5 Oktober 2021, berkas permohonan ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh Periode 2021-2026 Cq. Sekretariat Panitia Seleksi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh JI. Veteran No. 70 Telp (0752) 92601,92957 Fax (0752) 93279," kata Dasril kepada media, Senin (30/8).</p><p>Dasril menjelaskan panitia hanya menerima berkas pendaftaran mulai tanggal 30 Agustus s/d 5 Oktober 2021 pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib (sesuai hari kerja). Kelengkapan berkas pendaftaran dan harus disusun dengan urutan sebagai berikut: </p><p>a. Surat permohonan untuk menjadi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2021-2026;</p><p>b. Fotocopy KTP 1satu) lembar;</p><p>c. Fotocopy Ijazah terakhir 1 (satu) lembar;</p><p>d. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 berwarna 1 (satu) lembar;</p><p>e. Surat pernyataan tidak sebagai anggota partai politik, tidak sebagai pengurus di BAZNAS atau LAZNAS lain dan siap bekerja penuh waktu bermaterai 6000;</p><p>Berkas pendaftaran dan seluruh kelengkapan dokumen disusun ke dalam Map Plastik Tulang dan dimasukan dalam amplop tertutup warna kuning.</p><p>Sementara itu, untuk ketentuan lain-lain, dijelaskan Dasril panitia seleksi tidak memungut biaya apapun dalam seleksi calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh periode 2021-2026. </p><p>"Berkas pendaftaran diantar langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Kesra, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan berkas pendaftaran tidak dapat dikembalikan dan menjadi arsip panitia seleksi. Apabila diketahui pelamar memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka panitia seleksi berhak mengugurkan hasil proses seleksi yang bersangkutan. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat," ungkapnya.</p><p>Dasril juga menjelaskan untuk kepanitiaan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dafrul Pasi adalah Ketua Panitia, Kepala Bagian Kesra Dasril sebagai Sekretaris, serta anggota panitia Kakan Kemenag Kota Payakumbuh Ramza Husmen, Tokoh Agama Islam/Organisasi Islam Erman Ali, dan Akademisi/Tokoh Masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat Arman Husni. </p>

Kota Payakumbuh Mencari Ketua BAZNAS Baru Periode 2021-2026

Payakumbuh, SUMATRALINE --- Pemerintah Kota Payakumbuh membuka kesempatan kepada masyarakat yang berminat dan memenuhi persyaratan yang dit...

Baca selengkapnya »