Banyaknya Keluhan Masyarakat, Lintas Ormas Hearing Dengan DPRD Kota Padang

Padang - Hearing dilakukan oleh DPRD Kota Padang dengan Lintas Ormas, pada Senen (6/12) diruang rapat paripurna jalan Sawahan Padang.

Hal ini berdasarkan surat Lintas Ormas yang dilayangkan kepada DPRD Kota Padang beberapa waktu yang lalu tentang banyaknya keluhan masyarakat yang tidak ditanggapi oleh pemerintah kota Padang.

Roy Madea Oka Ketua Pemuda Pancasila Kota Padang mengatakan, "hearing ini intinya bagaimana kami dari Ormas bisa mengontrol kedepannya kinerja eksekutif dan legislatis. Maka dari itu kami hadir disini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," katanya didampingi Ketua Komando Khusus MPI Gazali Harun, Ketua Pekat IB Bobby, Ketua KPB Zulkifli, Ketua LMPI Julius Oscar, Ketua FKPPI Agus Suherman dan Ketua LPPKI Candra.

Pria yang akrab dipanggil Boni itu menilai beberapa tahun  kebelakangan peraturan di Kota Padang terlihat kacau.

"Masalah penyekatan Cagar Budaya dijalan Niaga Pondok, perizinan hiburan malam yang tidak sesuai dengan yang ditentukan sehingga banyak disalah gunakan, ini perlu disikapi oleh DPRD kota Padang," sebut Boni.

Terlihat dari pantauan tim awak media, hearing diikuti oleh ratusan anggota Lintas Ormas yang terdiri dari Pemuda Pancasila (PP), Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Pekat IB, FKPPI, KPB, Komando Khusus MPI dan LPPKI Kota Padang, namun hanya disambut oleh tiga orang pimpinan dewan saja, Amril Amin (PAN), Ilham Maulana (Demokrat) dan Budi Syahrial (Gerindra).

Budi Syahrial menyebut, "teman- teman ormas ini berangkat dari keresahan masyarakat, bahwa keresahan masyarakat ini terkesan diatur tapi semakin tidak teratur. Jadi otomatis dengan semakin tidak teratur ini Lintas Ormas minta ke pemerintahan kota agar menegakan aturan," sebutnya.

"Mengenai perizin, bagi mereka yang belum punya izin harus mengurus izin dulu baru bisa beroperasional, agar mereka yang sudah punya izin tentu merasa terlindungi, karena mereka sudah capek urus izin dengan mengeluarkan biaya lalu mereka tidak dilindungi, inikan tidak benar juga," ujar Budi Syahrial.

Budi Syahrial menghimbau agar meletakan sesuatu pada porsinya, sehingga siapapun boleh berusaha di Kota Padang dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Menyinggung lahan parkir, Budi Syahrial meminta Dinas Perhubungan agar memfoting tempat - tempat parkir dan berbagi kepada teman - teman ormas untuk meningkatkan PAD. "Jangan hanya dikuasai oleh oknum - oknum berseragam saja tetapi tidak pernah bayar PAD, ini kan miris juga," ujar Budi lagi.

Budi mengaku lebih suka Lintas Ormas ini mengelola parkir, bertanggung jawab menjaga kendaraan agar tidak ada yang hilang dan membayar PAD, dari pada dikuasai oknum tertentu tetapi uangnya tidak masuk ke PAD. 

"Saya sudah pernah minta kepada Walikota agar mengganti Kepala Dinas yang tidak berani bertindak tegas," kata Budi Syahrial. (tim)