Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar.

Tanah Datar-sumateraline. Com

(24-/06-2022) 

Semua Fraksi DPRD setujui RTRW Kabupaten Tanah Datar pada Rapat Paripurna Pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2042 di ruang rapat utama DPRD Pagaruyung Batusangkar pada Jum'at (24/06) pukul 09:00 Wib. 

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani, disaksikan Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM di hadiri 23 dari 35 anggota DPRD Tanah Datar dengan juru bicara Pansus  III Mohamad Haikal. Yang menyampaikan bahwa seluruh Fraksi yang ada di DPRD sepakat dan menyetujui RTRW Kabupaten Tanah Datar tahun 2022-2024 tersebut. 

Hasil dari pembahasan yang disepakati, Muhamad Haikal menyampaikan kebijakan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar pada Rencana Struktur Ruang Wilayah seperti sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana. Rencana Pola Ruang Wilayah, kawasan lindung, kawasan budi daya. 

Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sudut kepentingan sosial budaya, sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. 

Untuk ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dikatakan Haikal seperti ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dan ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi. 

Pada kewajiban dan peran masyarakat dikatakan ada hak masyarakat, kewajiban masyarakat, dan peran masyarakat. 

Selanjutnya dalam pembahasan itu juga tertuang kelembagaan, penyelesaian sengketa, ķetentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya. Namun pada bab XIII ada penambahan pasal yang semula 3 pasal menjadi 4 pasal terkait batas wilayah daerah. Kabupaten Tanah Datar dengan Lima Puluh Kota, Kabupaten Kampar dengan Tanah Datar, dengan Kabupaten Agam, Kabupaten Solok dengan Tanah Datar. 

Di kesempatan tersebut Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM pada sambutannya meyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Anggota DPRD yang telah menyetujui RTRW yang telah disusun pemerintah daerah demi kemajuan Tanah Datar kedepan. 

“Alhamdulillah DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2042 untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah, ini akan menjadi dasar bagi kita untuk melanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan dan persetujuan bersama, untuk ditetapkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar, “ucapnya. 

Bupati Eka Putra berharap dengan RTRW ini dapat diwujudkan struktur dan pola ruang Kabupaten Tanah Datar yang terintegrasi berbasis pertanian, pariwisata berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), percepatan peningkatan perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar. 

Terkait permasalahan tapal batas wilayah yang ditanyakan anggota Dewan dikatakan Bupati Eka Putra pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyelesaikannya, seperti batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok, pada sub segmen Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kanduang. Batas wilayah Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Kampar pada sub segmen Kecamatan Lintau Buo Utara dengan Kecamatan Kampar Kiri dan batas wilayah lainnnya.(*/007-n)