Kabupaten Solok- Batang Lembang (sungai) yang memiliki panjang 43 kilometer melingkari Kabupaten Solok Selatan, Solok dan Kota Solok kerap menjadi sasaran setiap kali banjir menerjang di daerah tersebut, khususnya di Kabupaten Solok dan Kota Solok. Sungai itu dianggap jadi penyebabnya.
Ada beberapa alasan yang menguatkan, diantaranya seperti pendangkalan, penyempitan, dan sampah.
Jika hujan tiba, arus deras dari hulu sungai tidak sanggup menampung debit air. Hasilnya, air meluap dan memasuki pemukiman warga yang berada di sepanjang bantaran. Tak sedikit rumah penduduk, ternak dan harta benda yang rusak,hilang, dan hancur karena banjir.
Tercatat banjir besar yang sempat melanda yakni pada 12 Januari 2021. Jalan lintas Sumatera yang melintas Kabupaten Solok dan Kota Solok sempat ditutup karena dampak banjir merendam ruas jalan.
Terdapat enam kelurahan, dan 9.045 jiwa yang terdampak di Kota Solok. Di Kabupaten Solok ada tiga nagari yang terendam. Tak terhitung kerugian yang dialami masyarakat.
Afifah warga Nagari Koto Baru mengatakan, hampir setiap tahun ia dan warga lainnya tingga di dekat aliran sungai selalu merasakan banjir, seperti dikutip diri media online hantaran.
“Hampir setiap tahun banjir, apalagi musim hujan,”ucap Afifah.
Dijelaskannya, jika hujan deras air Batang Lembang akan meluap hingga masuk ke permukiman warga.
Upaya untuk menormalisasi atau mengendalikan sungai sudah disampaikan oleh warga ke pemerintah setempat. Namun, dibutuhkan anggaran yang besar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok sudah mengajukan permohonan. Bahkan sudah langsung menyampaikannya melalui wakil rakyat yang ada di parlemen pusat.
Bupati Solok Epyardi Asda mengungkapkan, pada awal ia menjabat bupati ia langsung mengkomunikasikannya ke Kementerian PUPR melalui anggota DPR RI komisi V Athari Gauthi Ardi yang juga putri asal Solok.
“Waktu itu kami sudah langsung sampaikan aspirasi ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut masyarakat kami menderita. Karena kita tahu untuk normalisasi ini butuh dana yang besar, dan tanggung jawabnya ada di pusat. Jadi kami butuh bantuan pusat,”tutur Epyardi Asda saat melihat lokasi normalisasi Batang Lembang bersama anggota DPR RI Komisi V dan Kementerian PUPR pada Kamis (22/6/2023).
Ia menyampaikan, saat ini pengerjaan Batang Lembang sudah selesai beberapa tahap. Bahkan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Meski belum semua aliran sungai.
“Alhamdulilah ini dampaknya luar biasa. Dulu,ada lapangan bola dekat jembatan Batang Lembang ini bisa hilang jika sungai ini meluap. Kini tidak lagi. Sejumlah pemukiman jika hujan deras tiba, ia tidak lagi kebanjiran,”kata Epyardi.
Asma salah seorang warga Kota Baru ikut merasakan dampak adanya normalisasi Batang Lembang.
Ia mengakui, sejak adanya program normalisasi tersebut ia tak lagi merasakan banjir.
“Dalam tahun ini saya tidak lagi merasakan banjir, atau sejak ini (normalisasi) ada kami tidak lagi kebanjiran cukup tenang kami. Dulu kalau hujan sedikit saja terpaksa mengungsi apalagi kalau malam-malam hari,”kata Asma.
Ia berharap, pembangunan normalisasi itu terus berlanjut.Karena masih ada sebagian permukiman yang masih rawan banjir karena belum mendapat pembangunan normalisasi.
“Itu yang di bagian sebelah ini (normalisasi) belum dapat jadi kalau hujan deras bisa saja banjir meski tidak separah dulu,”ujarnya.
Anggota DPR RI dari Komisi V Athari Gauthi Ardi yang bermitra dengan KemenPUPR menjelaskan, usulan dari Pemkab Solok sudah ia sampaikan langsung ke Menteri PUPR pada 2021 dan juga saat rapat dengan komisi V.
“Awalnya saya tanya langsung ke pak menteri kenapa program di Batang Lembang belum juga ada, ternyata dijawab pak menteri udah masuk pada 2022 usulan saya itu. Dan alhamdulilah bisa kita saksikan sama-sama saat ini sudah selesai, meski ada beberapa tahap lagi, karena ini kan panjang sungainya dan butuh anggaran yang sangat besar. Jadi kita akan upayakan bertahap,”kata Athari.
Putri asal Singkarak yang juga sebagai badan anggaran di DPR RI itu menyampaikan, bawa untuk tahap awal karena ada dua titik yang dibangun.
“Jadi dia ada dua titik satu di Kota Baru satu di Selayo total anggaran Rp19,5 miliar kurang lebih. Itu diusulkan di 2021 dan dikerjakan di 2022,”ujarnya.
Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air (SD) Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia mengatakan, diperlukan pengendalian banjir yang ditangani secara bersamaan baik di bagian hulu dan hilir sungai.
Lebih lanjut dijelaskannya, masih ada beberapa titik di Kabupaten Solok yang masih belum dilakukan penanganan banjir.
“Semoga akan dilanjutkan sampai persoalan banjir di sini (Kabupaten Solok) tuntas. Daerah ini merupakan daerah potensial untuk agrowisata, maka perlu diperhatikan masalah banjir ini,” kata Bob.(***)
0 komentar:
Posting Komentar